Pakar hukum tata negara Denny Indrayana menyatakan telah memperoleh konfirmasi resmi dari pihak UTS Insearch Sydney, Australia.

Konfirmasi tersebut berkaitan dengan permintaan informasi mengenai riwayat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Permohonan data resmi tersebut kembali diajukan pada tanggal 9 September 2026 secara daring.

Denny berencana menelusuri seluruh data pendaftaran, program studi, status kelulusan, hingga transkrip nilai.

Ia menegaskan kesiapannya untuk melayangkan gugatan keterbukaan informasi publik melalui kantor hukumnya di Australia.

Langkah hukum itu didukung oleh izin praktik solicitor yang dimilikinya di negara tersebut jika data tidak kunjung diberikan.

Sebelumnya, tim pemohon juga telah mengajukan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi.

Dalam permohonan tersebut, mereka mempersoalkan dugaan tidak terpenuhinya syarat pendidikan minimal sejak awal pencalonan.

Para pemohon mendalilkan adanya dugaan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terkait syarat pendidikan minimal SLTA atau sederajat.

Apabila terbukti syarat tersebut tidak terpenuhi sejak awal pencalonan, maka seluruh proses mulai dari pendaftaran hingga pelantikan dinilai cacat hukum.