Dokumen surat keterangan penyetaraan ijazah SMA milik Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi perbincangan.

Mantan aktivis HAM sekaligus pengacara, Munarman, mengangkat polemik aspek hukum administrasi serta pidana.

Penggunaan dokumen tersebut dipakai Gibran saat mengikuti kontestasi politik mulai Pilwalkot Solo hingga Pilpres.

Sorotan terhadap Status Lembaga Pendidikan

Titik persoalan yang ditekankan Munarman bukan pada pejabat penerbit melainkan substansi dasarnya.

Gibran diketahui pernah mengenyam pendidikan di University of Technology Sydney Insearch, Australia.

Lembaga tersebut dipandang bukan sebagai sekolah menengah atas yang setara dengan aturan di Indonesia.

Institusi itu berfungsi sebagai tempat persiapan bagi calon mahasiswa asing sebelum masuk universitas.

Durasi masa belajar di sana juga berlangsung relatif singkat berkisar antara 10 hingga 35 minggu.

Munarman menilai masa pendidikan tersebut tidak sepadan dengan ketentuan jenjang sekolah menengah.

Potensi Sengketa Hukum dan Pidana

Munarman membedakan keabsahan formal penerbitan dokumen dengan substansi kebenaran isinya.

Surat tersebut diakui memang dikeluarkan oleh pejabat berwenang secara administratif.

Namun isi keterangan di dalamnya dianggap tidak benar atau dipandang bermasalah.

Persoalan ini berpotensi menjadi objek permohonan pembatalan produk tata usaha negara.

Aspek hukum pidana turut disorot terkait dugaan pemberian keterangan tidak benar pada akta otentik.