Tragedi KM Virgo Transport 8 memicu desakan keras dari kalangan legislatif di Senayan.

Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Sofwan Dedy Ardyanto, meminta pemerintah tidak berhenti pada penanganan kasus tersebut.

Ia secara tegas menagih komitmen Menteri Perhubungan untuk menegakkan aturan setegak-tegaknya tanpa pandang bulu.

Menurut Sofwan, insiden pelayaran ini tidak boleh dipandang sebagai peristiwa tunggal.

Pemerintah didorong untuk mengevaluasi kembali berbagai kecelakaan laut sebelumnya yang melibatkan operator kapal berulang.

Data yang diterimanya menunjukkan adanya sejumlah kecelakaan armada laut dalam beberapa tahun terakhir.

Kasus-kasus tersebut meliputi kebakaran kapal seperti KMP Mutiara Sentoso, KMP Mutiara Alas II, hingga KMP Mutiara Berkah I.

Selain itu, tercatat pula insiden KM Mutiara Timur 1 yang tenggelam serta kandasnya KMP Mutiara Permata Lestari II.

Sofwan mempertanyakan alasan kurangnya sanksi bagi operator yang armadanya mengalami kecelakaan berulang dalam kurun waktu tertentu.

Ia menegaskan bahwa penegakan hukum dan sanksi administratif harus berjalan konsisten sesuai ketentuan Undang-Undang Pelayaran.

UU Pelayaran mengatur berbagai bentuk sanksi mulai dari peringatan, denda administratif, hingga pembekuan maupun pencabutan izin usaha.

Mahkamah Pelayaran juga memiliki kewenangan meneliti penyebab kecelakaan serta memberikan rekomendasi sanksi atas kelalaian standar profesi.

Operasi pencarian dan pertolongan hingga kini masih terus dilakukan oleh tim gabungan di lapangan.

Berdasarkan data pada Senin (14/9) pukul 15.00 WIB, tercatat sebanyak 108 orang berhasil diselamatkan.

Sementara itu, enam orang dilaporkan meninggal dunia dan 129 orang masih dalam proses pencarian oleh petugas SAR.