Pemerintah telah menyiapkan alokasi anggaran sekitar Rp 31,1 triliun untuk mengubah status pegawai pemerintah.

Kebijakan tersebut ditujukan untuk mengubah status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa program itu dijadwalkan mulai berjalan pada awal Januari 2027.

Selain perubahan status, pembayaran gaji para pegawai tersebut juga akan diambil alih langsung oleh pemerintah pusat.

Purbaya mengungkapkan bahwa kebutuhan dana sebesar Rp 31,1 triliun tersebut masih berpotensi untuk bertambah.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam agenda rapat bersama Komite IV DPD RI pada Senin.

Meski demikian, belum ada rincian resmi mengenai jumlah total pegawai yang akan terdampak langsung.

Langkah penataan ini juga dirancang untuk mengurangi tekanan belanja pegawai yang selama ini ditanggung oleh pemerintah daerah.

Pemerintah daerah nantinya akan terbantu karena sebagian beban pembiayaan dialihkan secara bertahap.

Selain itu, pegawai pemerintah daerah yang masih digaji oleh daerah juga akan diberikan kesempatan secara bertahap.

Proses pengalihan tersebut direncanakan berlangsung secara bertahap selama jangka waktu 3 tahun ke depan.

Kebijakan komprehensif ini diharapkan mampu memperkuat kondisi fiskal di berbagai daerah.

Pemerintah kini perlu segera merumuskan mekanisme teknis agar seluruh rangkaian program berjalan lancar.

Penataan Fiskal Daerah

Kebijakan tersebut juga mencakup rencana pengalihan pembiayaan PPPK di lingkungan pemerintah daerah yang selama ini masih bergantung pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Melalui mekanisme penataan yang disiapkan selama tiga tahun ke depan, para pegawai daerah tersebut secara bertahap akan dialihkan menjadi tanggungan pemerintah pusat.

Langkah strategis ini dinilai ampuh dalam meredakan tekanan fiskal daerah sekaligus memperkuat kemampuan keuangan wilayah dalam mengelola belanja pegawai secara berkelanjutan ke depan.