Tim kuasa hukum Roy Suryo secara resmi meminta Mahkamah Agung agar mencabut aturan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2026.

Permintaan tersebut disampaikan setelah pihak pemohon merampungkan permohonan praperadilan kelima di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Abdul Gafur Sangadji selaku anggota tim hukum menilai aturan tersebut berpotensi menghalangi hak warga negara yang berstatus sebagai tersangka.

Menurutnya, aturan itu dapat membatasi upaya masyarakat dalam menguji keabsahan penetapan tersangka melalui mekanisme praperadilan.

Pihak pemohon menilai ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana baru seharusnya menempatkan hak tersangka sebagai prioritas.

Semangat dari aturan hukum acara yang baru tersebut dinilai telah terganggu oleh kehadiran surat edaran yang diterbitkan Mahkamah Agung.

Oleh karena itu, desakan pencabutan ini diajukan bukan sekadar demi kepentingan klien mereka saja.

Langkah hukum ini diharapkan mampu melindungi seluruh masyarakat yang kelak menghadapi persoalan hukum di masa depan.

Kubu Roy Suryo berharap sistem peradilan bisa memberikan keadilan berimbang bagi pelapor maupun pihak tersangka.

Dalam keterangannya usai penyerahan kesimpulan permohonan tersebut, Gafur merinci bahwa pengujian yang dimaksud mencakup keabsahan penyitaan, penggeledahan, penangkapan, penahanan, hingga pencekalan.

Ia mengingatkan bahwa masa transisi penerapan undang-undang baru yang baru berjalan sekitar delapan bulan seharusnya tidak dikooptasi oleh kebijakan yang membatasi ruang gerak pencari keadilan.