Perdebatan mengenai posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan publik setelah menuai tanggapan dari berbagai pihak.

Pernyataan ini bermula ketika politisi PSI Dian Sandi Utama membantah anggapan bahwa jabatan tersebut merupakan bentuk warisan kekuasaan.

Ia menegaskan bahwa posisi Gibran sebagai wakil presiden mendampingi Presiden Prabowo Subianto adalah murni hasil pilihan masyarakat.

Menurutnya, kemenangan dalam Pilpres 2024 ditentukan sepenuhnya oleh kehendak rakyat yang menggunakan hak suara mereka di bilik suara.

Namun, pandangan tersebut langsung mendapat respon tajam dari pegiat politik, sosial, dan ekonomi Arif Wicaksono di platform media sosial X.

Arif menyatakan bahwa keterlibatan Gibran dalam kontestasi politik tersebut terjadi setelah adanya perubahan regulasi di Mahkamah Konstitusi.

Ia menilai bahwa yang didapatkan bukanlah warisan takhta secara langsung, melainkan akses terbuka menuju lembaga negara melalui aturan.

Lebih lanjut, ia memberikan kritik keras agar istilah demokrasi tidak disuarakan apabila regulasi yang mendasarinya telah dikondisikan.

Sebagai catatan, jalan hukum bagi Gibran untuk maju dalam pemilu terbuka berkat putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 pada Oktober 2023.

Putusan tersebut menambahkan klausul pengecualian batas usia minimal 40 tahun bagi kepala daerah yang sedang atau pernah menjabat.

Kondisi hukum ini kemudian memuluskan langkah Gibran yang saat itu masih menjabat sebagai Wali Kota Surakarta untuk mendaftar sebagai cawapres.