Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu menghadapi situasi politik yang memanas akibat munculnya wacana pemakzulan.

Wacana tersebut awalnya digulirkan oleh lima partai politik yang memiliki kursi di DPRD Tapteng.

Awal Mula Isu Pemakzulan

Kelima partai politik yang mendorong pemakzulan tersebut meliputi Partai NasDem, Golkar, Gerindra, PAN, dan PKB.

Ketua DPC Gerindra Tapanuli Tengah Hazmi Arif Simatupang menyebut alasan pemakzulan karena pengelolaan anggaran yang dinilai tidak profesional.

Hazmi menyatakan terdapat dugaan penyelewengan anggaran serta rendahnya serapan APBD Tapteng tahun 2026 yang baru menyentuh sekitar 30 persen.

Selain masalah anggaran, penanganan pascabencana hidrometeorologi November 2025 di Tapteng juga dinilai lambat oleh pihak DPRD.

Kelima partai tersebut sempat menyatakan akan membawa perkara ini ke jalur hukum serta melaporkan bupati beserta jajarannya.

Tanggapan Masinton dan Partai

Menanggapi ancaman tersebut, Masinton Pasaribu menilai wacana pemakzulan merupakan skenario politik pihak yang belum move on dari Pilkada 2024.

Politikus PDIP itu menyebut kelompok politik tersebut sengaja mempolitisasi bencana demi kepentingan tertentu.

Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira menilai dinamika tersebut sebagai hal yang biasa terjadi di tingkat daerah.

Tidak lama kemudian, Hazmi Arif Simatupang menarik pernyataannya dan menyatakan keluar dari sikap bersama lima partai tersebut.

Ketua DPD Gerindra Sumut Ade Jona Prasetyo menegaskan bahwa pernyataan Hazmi berada di luar koordinasi partai dan mendukung stabilitas pemerintahan.

Intervensi Pemerintah Pusat

Situasi panas ini membuat Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengirim tim untuk melakukan mediasi.

Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution juga turut mengingatkan agar perdebatan politik tidak mengganggu pelayanan masyarakat.