Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memberikan tanggapan terkait wacana pemakzulan terhadap Bupati Tapanuli Tengah.

Wacana pemakzulan tersebut ditujukan kepada kader mereka yaitu Masinton Pasaribu akibat tudingan pengelolaan anggaran daerah.

Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira menyatakan bahwa dirinya tidak ambil pusing terkait dinamika politik yang sedang berkembang.

Andreas menilai situasi tersebut sebagai hal yang biasa terjadi di tingkat daerah.

Dia meyakini masalah itu dapat diselesaikan langsung oleh Bupati Masinton bersama rekan-rekan dari fraksi partai di DPRD Tapanuli Tengah.

Sebelumnya terdapat lima fraksi partai di DPRD Tapteng yang mendorong pemakzulan Masinton Pasaribu.

Kelima partai tersebut adalah Partai NasDem, Golkar, Gerindra, PAN, serta PKB.

Mereka menilai roda pemerintahan Kabupaten Tapanuli Tengah berjalan tidak optimal serta pengelolaannya tidak profesional.

Selain persoalan anggaran, partai-partai itu juga menyoroti penanganan bencana banjir yang terjadi di wilayah tersebut.

Mereka menganggap respons pemerintah daerah berjalan lambat dan penyaluran bantuan kepada para korban belum maksimal.

Kend demikian, Partai Gerindra belakangan telah menarik sikapnya dari wacana tersebut.

Gerindra menyatakan sudah tidak terlibat lagi dalam pernyataan sikap bersama terkait pemakzulan Bupati Masinton.

Juru Bicara lima fraksi tersebut sebelumnya menyampaikan adanya dugaan pengelolaan anggaran yang buruk dalam pemerintahan daerah.

Meski demikian, pihak DPP PDIP tetap menyerahkan penyelesaian dinamika tersebut kepada komunikasi politik di tingkat lokal tanpa memberikan jawaban lebih lanjut terkait sikap partai-partai lain yang masih mempertimbangkannya.