Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis OJK Sarjito menilai kehadiran bursa baru ini dapat memperketat pengawasan perdagangan.

Langkah tersebut ditargetkan mampu menekan praktik under-invoicing sekaligus mengontrol transfer pricing yang merugikan penerimaan negara.

Keberadaan bursa komoditas diproyeksikan tidak hanya sekadar tempat transaksi perdagangan barang.

Sistem ini dirancang untuk memastikan seluruh pencatatan harga serta volume berjalan secara transparan.

Otoritas meyakini pembangunan bursa mandiri akan mendongkrak devisa dan pemasukan pajak secara proporsional.

Selain pengawasan, Sarjito juga mengusung ambisi besar agar Indonesia tidak lagi sekadar menjadi pihak penerima harga.

Sebagai produsen nikel terbesar di dunia, Indonesia dinilai layak memegang kendali penentu harga global.

OJK saat ini tengah mengejar penerbitan POJK awal yang dijadwalkan rampung pada pertengahan September 2026.

Regulasi tersebut nantinya akan menjadi landasan hukum utama untuk menjalankan tahapan bursa berikutnya.

Pemerintah juga masih menunggu terbitnya Peraturan Presiden untuk menentukan jenis mineral dan komoditas strategis yang diperdagangkan.

Penerapan mekanisme bursa ini bakal dilakukan secara bertahap menyesuaikan kesiapan komoditas di lapangan.

Menuju Kiblat Harga Komoditas Global

Sarjito menegaskan bahwa langkah awal dimulai dari posisi sebagai pengubah arah harga atau price influencer sebelum beranjak menjadi penentu harga utama dunia.

Rangkaian regulasi pendukung, termasuk usulan POJK baru, disiapkan secara paralel demi memastikan ekosistem perdagangan komoditas nasional berjalan profesional serta berintegritas tinggi.