Konflik antara DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah dan Bupati Tapteng Masinton Pasaribu berakhir damai.

Langkah tersebut diambil setelah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan mediasi langsung.

DPRD Tapteng pun memutuskan tidak melanjutkan wacana pemakzulan terhadap bupati.

Penyelesaian Sengketa Anggaran

Ketua DPRD Tapteng dari Fraksi Golkar, Joneri Sihite, menyatakan wacana tersebut masih sebatas proses panjang.

Pernyataan itu disampaikan Joneri Sihite kepada CNN Indonesia pada Jumat (11/9/2026).

Joneri menjelaskan bahwa lembaganya telah menggelar rapat bersama tim anggaran Pemkab Tapteng.

Rapat tersebut menghasilkan kesepakatan agar permintaan dewan dapat diakomodir secara utuh.

Sebanyak 10 poin tuntutan DPRD Tapteng sempat mengalami pemangkasan oleh pihak eksekutif.

Pemulihan Hak Dewan

Pemkab Tapteng sebelumnya memotong sejumlah anggaran hak keuangan dewan.

Pemotongan tersebut mencakup tunjangan komunikasi, rumah, kendaraan, dan perjalanan dinas.

Bupati Masinton sempat beralasan pemotongan dilakukan demi efisiensi penanganan bencana banjir.

Namun kini hak-hak tersebut disepakati akan dikembalikan mulai bulan depan.

Program Pro Rakyat dan Isu Penanganan Bencana

Selain pemulihan hak keuangan dewan, pemerintah daerah juga sepakat menjalankan program pro rakyat.

Anggaran tersebut mencakup sektor pertanian sebesar Rp10 miliar serta sektor nelayan dengan nilai serupa.

Beasiswa untuk korban bencana juga masuk dalam daftar alokasi anggaran yang akan direalisasikan.

Joneri menegaskan kesepakatan ini diharapkan mempercepat penanganan bencana di wilayah Tapteng.

Sebelumnya, wacana pemakzulan ini dimotori oleh lima partai politik di DPRD Tapteng.

Partai NasDem, Golkar, Gerindra, PAN, dan PKB sempat menggelar pertemuan untuk membahas masalah ini.

Kelima partai tersebut menyoroti rendahnya penyerapan APBD 2026 yang hingga Agustus baru mencapai 30 persen.

Lambatnya penanganan banjir dan penyaluran bantuan bagi korban juga menjadi catatan serius mereka.