Kementerian Dalam Negeri menurunkan tim khusus untuk memediasi kisruh antara DPRD Tapanuli Tengah dan Bupati Masinton Pasaribu.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan tim penengah telah diterjunkan langsung ke lokasi.

Langkah tersebut diambil menyusul wacana pemakzulan yang digulirkan oleh lima fraksi DPRD Tapteng.

Lima fraksi yang terdiri dari NasDem, Golkar, Gerindra, PAN, dan PKB menyoroti rendahnya penyerapan APBD 2026.

Juru bicara lima fraksi, Hazmi Arif Simatupang, menyebutkan realisasi anggaran hingga Agustus 2026 baru mencapai sekitar 30%.

Wakil Ketua DPRD Tapteng dari Fraksi PDI Perjuangan, Disman Sihombing, membantah klaim angka tersebut.

Disman menyebut angka sekitar 30% merupakan data realisasi hingga Juni 2026 dan kegiatan tender mulai berjalan.

Selain anggaran, para legislator menyoroti penanganan banjir dan penyaluran bantuan pascabencana yang dinilai lambat.

Gabungan fraksi itu bahkan mempertimbangkan langkah hukum serta pelaporan dugaan penyelewengan ke aparat berwenang.

Tanggapan Bobby Nasution dan Sikap Tegas Masinton Pasaribu

Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution meminta kedua belah pihak mengutamakan pemulihan daerah bencana terlebih dahulu.

Bobby menilai konflik politik tidak boleh mengorbankan masyarakat yang masih membutuhkan bantuan pascabencana.

Di sisi lain, Bupati Masinton Pasaribu menegaskan dirinya tidak akan mundur dari jabatan akibat tekanan politik.

Masinton menduga dinamika tersebut masih terbawa dari kontestasi Pilkada sebelumnya.

Ia bersama Wakil Bupati Mahmud Efendi Lubis memegang mandat masyarakat untuk masa jabatan 2025–2030.

Masinton mengajak semua pihak agar tidak menghabiskan energi untuk konflik yang berpotensi memecah belah warga.