Warga Kampung Susun Akuarium mengusulkan agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan hibah Hak Guna Bangunan kepada mereka.

Usulan tersebut bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum yang lebih aman atas tempat tinggal warga.

Permintaan itu disampaikan oleh tokoh masyarakat Kampung Susun Akuarium dalam Rapat Dengar Pendapat Umum di Badan Legislasi.

Rapat tersebut membahas Persiapan Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pengaturan Reforma Agraria.

Dharma Diani selaku perwakilan warga menjelaskan bahwa status lahan saat ini merupakan Hak Pengelolaan dari Pemprov DKI Jakarta.

Warga mengusulkan agar status lahan itu dialihkan menjadi hibah atau HGB kepada koperasi agar penguasaannya lebih berkelanjutan.

Langkah tersebut dinilai dapat membuat warga merasa jauh lebih aman dalam menata kehidupan mereka ke depan.

Permintaan ini muncul karena warga merasa keamanan bermukim mereka di lokasi tersebut masih belum terjamin sepenuhnya.

Saat ini, pengelolaan kawasan tersebut dijalankan bersama oleh Koperasi Akuarium Bangkit Mandiri dan Pemprov DKI Jakarta.

Kampung Susun Akuarium berdiri di atas tanah milik Pemprov DKI Jakarta yang masuk dalam Zona Perumahan Kepadatan Tinggi.

Pembangunan kawasan tersebut memanfaatkan skema kewajiban pengembang melalui Surat Persetujuan Penunjukan Penggunaan Lokasi atau Tanah.

Dharma juga mengungkapkan kekhawatirannya karena belum ada peraturan khusus yang mengatur pengelolaan kampung susun oleh koperasi.

Hubungan antara koperasi dan pemerintah daerah saat ini masih sebatas perjanjian sewa jangka panjang selama lima tahun.

Di sisi lain, pengelola menilai keberadaan kampung susun justru membantu pemerintah daerah menghemat anggaran biaya.

Warga mengelola kawasan tersebut secara mandiri tanpa menerima subsidi rutin setiap tahun seperti rumah susun sewa lainnya.

Keinginan mendapatkan hibah atau HGB ini juga didasari oleh trauma warga yang pernah mengalami penggusuran pada tahun 2016.