Penguasaan data dan algoritma oleh platform digital saat ini menjadi perhatian serius lembaga legislatif di tanah air.

Isu tersebut dinilai telah menyentuh persoalan mendasar terkait kedaulatan digital serta perlindungan konsumen secara menyeluruh.

Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Muhammad Husein Fadlulloh, menyatakan bahwa perkembangan teknologi dan kecerdasan artifisial tidak bisa lagi dipandang sebelah mata.

Kekuatan platform digital dinilai terbentuk dari penguasaan data, jaringan pengguna, serta kemampuan dalam mempengaruhi struktur pasar.

Hal tersebut disampaikan dalam keterangan tertulis yang dirilis pada hari Kamis.

BKSAP DPR RI secara konsisten membawa isu ekonomi digital ini ke dalam berbagai forum pembahasan kerja sama antarparlemen internasional.

Indonesia terus memperjuangkan setidaknya empat poin penting dalam diskursus global termasuk WTO.

Empat isu tersebut meliputi kebijakan bea masuk, kedaulatan aliran data lintas batas, nilai ekonomi layanan digital, serta perlindungan UMKM.

Pemerintah dan parlemen berupaya memastikan nilai tambah ekonomi digital tidak sepenuhnya dinikmati di luar yurisdiksi nasional.

UMKM lokal didorong agar memperoleh kesempatan adil dan tidak sekadar menjadi rantai pasok bagi platform global.

Panja AI yang telah dibentuk sejak akhir tahun lalu diharapkan mampu melahirkan kerangka regulasi yang adaptif.

Regulasi baru tersebut juga harus menjunjung tinggi prinsip etika, transparansi, serta perlindungan publik yang optimal.