Pemilik kendaraan kini tidak perlu lagi meminjam KTP pemilik sebelumnya saat hendak melunasi Pajak Kendaraan Bermotor atau memperpanjang masa berlaku STNK.

Kebijakan berupa skema relaksasi khusus ini dihadirkan guna mempermudah masyarakat yang belum sempat mengurus balik nama kendaraan bekas.

Masyarakat dapat mengurus perpanjangan STNK tanpa menggunakan KTP pemilik lama dengan menjalani tahapan khusus.

Tahapan tersebut mencakup pengisian formulir pernyataan kepemilikan dan pengajuan permohonan pemblokiran data kendaraan.

Warga juga diwajibkan untuk mengisi surat kesanggupan melakukan balik nama kendaraan pada periode berikutnya.

Direktur Registrasi dan Identifikasi Korlantas Polri Brigjen Wibowo menjelaskan bahwa skema ini membantu warga yang terkendala biaya.

Pemerintah memberikan kesempatan bagi warga untuk melakukan proses balik nama pada tahun depan atau tahun 2027 mendatang.

Pelonggaran aturan pembayaran pajak kendaraan bermotor ini berlaku secara nasional di seluruh wilayah Indonesia.

Namun, ketentuan relaksasi tersebut hanya bersifat temporer dan berlaku khusus sepanjang tahun 2026 ini saja.

Kebijakan ini tetap mengacu pada Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 61 yang mensyaratkan KTP asli.

Memasuki tahun 2027, seluruh kendaraan yang telah berganti kepemilikan wajib diproses balik nama sesuai regulasi resmi.

Meski relaksasi ini memberikan banyak kemudahan bagi masyarakat, aturan dasarnya tetap merujuk pada Perpol Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 61 yang mewajibkan KTP pemilik asli saat pengesahan.

Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk memanfaatkan kesempatan ini dengan baik sebelum kewajiban balik nama sepenuhnya diberlakukan secara ketat pada tahun berikutnya.