Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha disahkan pada Maret 1999.

Kondisi perekonomian saat ini telah berubah drastis seiring perkembangan teknologi dan kemunculan ekonomi digital.

Tantangan Baru di Era Ekonomi Digital

Penguasaan data dan kemampuan algoritma dapat memicu konsentrasi kekuasaan pasar yang merugikan konsumen.

DPR sedang menyusun RUU Perubahan Ketiga atas undang-undang tersebut untuk melakukan pembaruan secara utuh.

Perubahan sumber kekuatan pasar kini bergeser dari aset konvensional menuju penguasaan data dan efek jaringan.

Penegakan hukum tradisional yang bekerja setelah pelanggaran terjadi perlu diimbangi dengan instrumen pencegahan.

Penguatan Kewenangan dan Kelembagaan

Otoritas persaingan membutuhkan kewenangan memadai untuk memperoleh alat bukti serta mengeksekusi putusan hukum.

Penguatan kewenangan ini harus diimbangi dengan hukum acara yang terang serta perlindungan bagi pelaku usaha.

Penerapan program leniensi serta penguatan kelembagaan KPPU menjadi langkah yang tidak bisa ditawar lagi.

Menatap Masa Depan Regulasi Persaingan Usaha

Transformasi ekonomi digital menuntut kesiapan regulasi yang mampu menjawab berbagai kompleksitas transaksi lintas yurisdiksi.

Transaksi semacam ini sering kali memiliki dampak langsung terhadap pasar domestik yang harus diantisipasi secara tepat.

Selain itu, pencegahan hambatan persaingan tidak sehat harus menjangkau kebijakan pemerintah yang kerap berpotensi menutup akses pasar.

Kebijakan seperti perizinan eksklusif atau pembatasan distribusi memerlukan pengawalan ketat dari otoritas persaingan sejak dini.

Kewenangan memadai bagi lembaga pengawas juga mencakup kepastian hukum dalam mengeksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Aturan mengenai standar pembuktian serta batas waktu pemeriksaan harus dirumuskan secara konsisten demi menjaga keseimbangan iklim usaha.

Adopsi program leniensi menjadi instrumen penting untuk membongkar praktik kartel melalui partisipasi sukarela dari pelaku usaha yang terlibat di dalamnya.

Seluruh rangkaian pembaruan ini bermuara pada kebutuhan mendesak akan hukum yang adaptif, bukan sekadar keras.