Presiden RI Prabowo Subianto menyoroti urgensi pengamanan wilayah maritim dalam forum internasional.

Ia menyuarakan hal tersebut saat menghadiri KTT ke-6 ASEAN-Australia di Manila, Filipina.

Menurutnya, kebebasan navigasi wajib dijaga secara bertanggung jawab berdasarkan hukum internasional.

Aturan tersebut merujuk pada ketentuan UNCLOS 1982 agar jalur pelayaran tetap aman dari gangguan.

Selain sektor maritim, keselamatan masyarakat dari kejahatan lintas negara turut menjadi sorotan.

Berbagai ancaman kejahatan tersebut meliputi perdagangan narkotika, terorisme, hingga penipuan daring.

Koordinasi antar pemerintah dinilai krusial untuk menghadapi tantangan kejahatan lintas negara.

Prabowo juga mendorong sinergi strategi ekonomi Australia untuk Asia Tenggara dengan ekonomi digital ASEAN.

Kolaborasi itu diharapkan mampu memperluas peluang kerja sama bagi dunia usaha di kawasan.

Pemerintah juga mengajak kedua pihak memperluas akses bagi pelajar dan wirausahawan muda.

Penguatan Kemitraan dan Mobilitas Kawasan

Kepala Negara menegaskan bahwa perdamaian dan kemakmuran merupakan dua elemen yang saling berkaitan dalam membangun kemitraan strategis.

Ia menyebut perdamaian memberikan fondasi sementara kemakmuran memberikan tujuan bagi kemitraan bersama.

Langkah selanjutnya setelah memperluas perdagangan adalah membangun industri masa depan melalui kolaborasi yang solid.

Pemerintah mendorong perluasan kesempatan bagi pelajar, profesional muda, serta wirausahawan untuk belajar dan bekerja bersama.

Kemudahan program pertukaran dan mobilitas antar masyarakat dinilai penting agar manfaat kemitraan dapat dirasakan lebih luas.