Kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Perwakilan Papua di Kota Jayapura dilempari benda yang diduga bom molotov.

Peristiwa tersebut terjadi pada Rabu pagi saat kegiatan kantor sedang berlangsung di lokasi kejadian.

Pemeriksaan Barang Bukti

Kepolisian belum dapat menyimpulkan bahwa benda yang dilempar orang tak dikenal tersebut merupakan bom molotov.

Petugas masih menunggu hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Papua terhadap barang bukti pecahan botol.

Kapolresta Jayapura Kota Kombes Fredrickus Maclarimboen menyatakan pihaknya mengamankan TKP dengan garis polisi.

Respons Komnas HAM dan Pemerintah

Kepala Komnas HAM Perwakilan Papua Frits Ramandey menyebut pelaku langsung melarikan diri usai melempar botol.

Komnas HAM di Jakarta mendesak aparat kepolisian mengusut tuntas aksi teror serta mengamankan keselamatan petugas.

Menteri HAM Natalius Pigai turut meminta Polda Papua melakukan investigasi secara objektif terhadap peristiwa ini.

Desakan Koalisi Hukum dan Catatan Kasus Lama

Merespons peristiwa tersebut, Koalisi Penegak Hukum dan HAM Papua mendesak Presiden RI Prabowo Subianto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, hingga Menteri HAM Natalius Pigai untuk turun tangan langsung mengusut kasus ini.

Koalisi menyatakan bahwa fakta pelemparan molotov di kantor Komnas HAM telah memenuhi unsur ancaman kekerasan serta menimbulkan rasa takut secara meluas di tengah masyarakat.

Mereka juga mencatat sejumlah kasus teror serupa di wilayah hukum Polresta Jayapura dalam beberapa tahun terakhir yang hingga kini belum terungkap pelakunya.

Beberapa kasus teror molotov tak berujung itu di antaranya menargetkan Kantor LBH Papua pada 2022, kediaman jurnalis Viktor Mambor pada 2023, serta kantor media massa Tabloid Jubi pada 2024 lalu.

Selain itu, koalisi menuntut agar Kapolda Papua membentuk tim penyelidik khusus guna mengusut tuntas aksi teror terhadap pekerja HAM, jurnalis, serta lembaga negara secara profesional.

Sementara itu, Menteri HAM Natalius Pigai mengimbau masyarakat agar tidak terburu-buru berspekulasi mengenai pihak yang bertanggung jawab sebelum aparat penegak hukum merilis hasil penyelidikan objektif.

Pigai menegaskan bahwa negara harus hadir untuk memberikan perlindungan penuh kepada pimpinan serta staf Komnas HAM Perwakilan Papua agar dapat menjalankan tugas pengawasan dengan aman.