PT PLN (Persero) bersama Kejaksaan Agung Republik Indonesia memperketat pengawasan proyek pembangunan infrastruktur kelistrikan.

Fokus pengawalan tersebut diarahkan pada Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jatigede berkapasitas 2x55 Megawatt di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.

Langkah strategis ini diwujudkan melalui penandatanganan Pakta Integritas agar proyek berjalan profesional serta transparan.

Pengamanan Pembangunan Strategis

Penandatanganan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan Pengamanan Pembangunan Strategis oleh pihak Kejaksaan Agung.

Melalui instrumen preventif ini, potensi permasalahan di lapangan dapat dipetakan dan diantisipasi sejak dini.

Koordinator IV pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, Sunarko, menjelaskan bahwa langkah tersebut guna mendukung kelancaran proyek.

Tujuannya agar pengerjaan bisa terlaksana tepat waktu, tepat mutu, serta tepat sasaran sesuai ketentuan regulasi.

Dukungan ini juga diberikan guna memperkuat ketahanan energi nasional di tengah dinamika krisis geopolitik global.

Dukungan Transisi Energi Nasional

Executive Vice President Konstruksi Jawa, Madura, Bali, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara PLN, Widya Anggoro Putro, memberikan tanggapannya.

Ia menyebutkan bahwa PLTA Jatigede memiliki arti krusial dalam memperkuat sistem kelistrikan di wilayah Jawa Barat.

Selain itu, pembangkit tersebut turut berkontribusi dalam mendukung target pencapaian Net Zero Emissions 2060.

General Manager PLN Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Tengah, Kishartanto Purnomo Putro, turut menyampaikan pandangannya.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan memerlukan tata kelola yang kuat serta dapat dipertanggungjawabkan.

Sinergi bersama Kejaksaan Agung diyakini mampu memitigasi berbagai potensi risiko yang dapat menghambat penyelesaian proyek.