Pemerintah membuka peluang penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk memberikan saldo awal rekening bank bagi masyarakat.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan kebutuhan anggaran tersebut masih memungkinkan ditutup dari cadangan belanja pemerintah.

Program tersebut merupakan tindak lanjut dari perintah Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas kepemilikan rekening di kalangan masyarakat.

Pemerintah sebelumnya menugaskan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk untuk menyediakan rekening.

Purbaya membuka kemungkinan saldo awal rekening sebesar Rp50 ribu berasal dari APBN.

Menurutnya, kebutuhan dana tersebut masih dapat ditampung dalam cadangan belanja pemerintah.

"Mungkin ya.

Kan kalau Rp 50 ribu kali sekian saya, nggak banyak-banyak amat lah kalau saya lihat," kata Purbaya kepada wartawan di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (9/9/2026).

Purbaya mengatakan pemerintah memiliki cadangan belanja yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan program tersebut.

Ia menilai alokasi dana untuk saldo awal rekening masih berada dalam batas yang memungkinkan bagi pemerintah.

"Cadangan belanja pemerintah ada, selalu ada. Saya lihat masih masuk," jelasnya.

Besaran kebutuhan anggaran kemudian disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Ia memperkirakan program pembukaan rekening bagi sekitar 200 juta penduduk membutuhkan dana sekitar Rp11 triliun yang bersumber dari APBN.

"Dananya dari APBN.

Totalnya, kalau 200 juta penduduk kan berarti kira-kira 600 juta, atau sekitar Rp 11 T lah," ujar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (9/9/2026).

Perhitungan tersebut berkaitan dengan rencana pemberian saldo awal kepada masyarakat yang rekeningnya dibuka melalui program pemerintah.