Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tetap bersikukuh mengajukan penerbitan obligasi daerah meskipun pemerintah pusat menilai keuangan Jakarta masih kuat.

Langkah tersebut diambil karena beban pembangunan kota yang harus dikerjakan sangat besar dan memerlukan anggaran yang memadai.

Pernyataan itu disampaikan merespons pandangan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang mempertanyakan alasan daerah mencari utang saat kas masih banyak.

Purbaya sebelumnya menyebutkan bahwa pemerintah daerah memiliki otonomi, tetapi mempertanyakan urgensi berutang jika uang daerah berlimpah.

Meski demikian, Purbaya sempat menyarankan alternatif pembiayaan infrastruktur melalui fasilitas pinjaman dari PT Sarana Multi Infrastruktur.

Bagi Pramono, besarnya kas daerah tidak cukup menjadi ukuran tunggal dalam menentukan kebutuhan sumber pembiayaan tambahan di ibu kota.

Target pembangunan yang ingin dicapai membuat ruang fiskal yang tersedia harus disesuaikan dengan kebutuhan nyata di lapangan.

Rencana obligasi daerah ini disiapkan oleh Pemprov DKI untuk mendukung berbagai proyek pembangunan secara bertahap.

Salah satu proyek prioritas yang dikaitkan dengan rencana pembiayaan tersebut adalah kelanjutan pembangunan LRT Jakarta dari Manggarai menuju Dukuh Atas.

Selain itu, kebutuhan anggaran yang besar juga dialokasikan untuk membiayai pembangunan di sektor kesehatan serta sektor sosial.

Pramono memastikan dirinya akan mendengarkan masukan dari pemerintah pusat terkait rencana penerbitan obligasi daerah tersebut.

Namun, ia menegaskan bahwa masukan dari pusat tidak lantas membuat Pemprov DKI membatalkan pengajuan obligasi.

Sikap ini menunjukkan bahwa Pemprov DKI masih memandang obligasi sebagai instrumen pembiayaan pembangunan yang sangat relevan.

Perdebatan ini memperlihatkan perbedaan sudut pandang antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengelola sumber pendanaan proyek.

Pusat menekankan pentingnya optimalisasi dana tersedia, sementara daerah melihat agenda pembangunan besar sebagai alasan membuka opsi utang.