Turis Asing Cari Makan di RI, Imigrasi Disentil Keras oleh DPR Terkait Pengawasan Lemah
Sistem pengawasan keimigrasian di Indonesia mendapat kritik tajam dari anggota legislatif karena dinilai berjalan di tempat.
Kritik tersebut menyoroti kondisi kontras antara Warga Negara Asing yang mudah mencari nafkah di Tanah Air dan WNI yang kerap disiksa di luar negeri.
Pernyataan itu disampaikan oleh Marinus Gea selaku anggota Komisi XIII DPR RI saat melakukan Kunjungan Kerja Spesifik.
Kunjungan kerja tersebut berlangsung di Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada hari Rabu tanggal 9 September 2026.
Dalam kesempatan itu, Marinus menyoroti maraknya WNA yang menyalahgunakan visa turis untuk bekerja secara ilegal di Indonesia.
Para warga asing tersebut leluasa meraup keuntungan di kantong pariwisata hingga kota besar dengan menyaingi tenaga kerja lokal.
Aktivitas ilegal yang dilakukan mencakup kegiatan mengajar diving hingga membuka layanan fitness serta yoga di Jakarta dan Bali.
Selain masalah WNA, Marinus turut menyoroti karut-marut arus keluar WNI yang berujung pada Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kamboja.
Ia mendesak pihak Imigrasi agar tidak hanya berhenti melakukan penindakan hukum pada level bawah saja.
Aparat penegak hukum dituntut untuk segera menyeret aktor intelektual di balik jaringan penyelundupan manusia tersebut.
Pihak sponsor, perekrut, jaringan, perusahaan terlibat, serta fasilitator harus dibongkar secara menyeluruh tanpa pandang bulu.
Marinus juga menduga adanya intervensi pihak tertentu yang memberikan tekanan kepada petugas Imigrasi demi meloloskan pemberangkatan non-prosedural.
Teknologi canggih bernilai miliaran rupiah seperti autogate dinilai percuma jika petugas masih tunduk pada tekanan kekuasaan eksternal.
Pergantian pejabat tinggi disebut tidak akan menghentikan kasus berulang apabila integritas serta mental di lapangan tidak dibenahi.
WNI yang lolos secara ilegal akibat kelalaian administrasi nantinya akan menjadi beban berat bagi Kedutaan Besar Republik Indonesia.
Persoalan utama bukan terletak pada anggaran maupun teknologi, melainkan kejujuran serta keberanian dalam menjalankan aturan.
Update Terbaru
Optimalisasi Coretax Jadi Andalan DJP Genjot Sisa Pajak 2026
Rabu / 18-11-2026, 08:21 WIB
Sidang banding diurus Polri usai dua jenderal ajukan perlawanan
Rabu / 18-11-2026, 08:21 WIB
Piala Asia U-17 2027: 12 Negara Pastikan Tempat Termasuk Indonesia
Rabu / 18-11-2026, 08:21 WIB
The Rules Episode 6 Sub Indo Bukan LK21 tapi di VIU: Transisi ke Shift Malam Bukan Sekadar Perubahan Jadwal Kerja
Rabu / 18-11-2026, 08:17 WIB
Profil Tiga Elite Gerindra yang Masuk Bursa Cawapres Pengganti Gibran
Rabu / 18-11-2026, 08:14 WIB
Tujuan Program Pax Silica AS untuk Rantai Pasok Teknologi ASEAN
Rabu / 18-11-2026, 08:14 WIB
Langkah Mudah Memindahkan Nomor eSIM Saat Ganti Ponsel Pintar
Rabu / 18-11-2026, 08:14 WIB
Teknologi Bezel Super Tipis Samsung Siap Lampaui Rencana Edisi iPhone
Rabu / 18-11-2026, 08:14 WIB
Panduan slow travel di Labuan Bajo demi liburan akhir tahun berkualitas
Rabu / 18-11-2026, 08:07 WIB
Cara Jalan Kaki untuk Mengecilkan Perut Buncit Secara Efektif
Rabu / 18-11-2026, 08:07 WIB
Strategi BRIN libatkan mahasiswa telusuri naskah kuno Indonesia
Rabu / 18-11-2026, 08:07 WIB
Pencairan Uang Saku MagangHub 2027 Berpotensi Sedikit Terlambat
Rabu / 18-11-2026, 08:07 WIB
Debut Bersejarah Vietnam U-17 di Piala Dunia, Belgia Menanti di Laga Pembuka Grup G
Rabu / 18-11-2026, 08:05 WIB
Wonderkid Benfica Gianluca Prestianni Diperebutkan Arsenal, PSG, dan Bayern
Rabu / 18-11-2026, 08:01 WIB






