Data desil yang menjadi acuan kebijakan pemerintah masih menuai sorotan tajam di tengah masalah ketidaksesuaian di lapangan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku heran ketika mendengar Badan Pusat Statistik kembali membutuhkan anggaran tambahan.

Padahal, lembaga tersebut sebelumnya telah meminta dana besar dengan janji melaksanakan sensus sekaligus pemutakhiran data.

Purbaya menjelaskan pemerintah sempat menggelontorkan anggaran lebih dari Rp7 triliun untuk aktivitas sensus tersebut.

Jika dihitung secara keseluruhan, total alokasi dana untuk BPS bahkan mencapai lebih dari Rp9 triliun.

Sekitar Rp7 triliun hingga Rp8 triliun dari dana itu dialokasikan khusus untuk kegiatan sensus dan perbaikan data.

Karena dana yang diberikan sudah sangat besar, Purbaya mempertanyakan alasan munculnya kebutuhan anggaran tambahan.

Hingga saat ini, ia mengaku belum menerima pengajuan resmi mengenai permintaan tambahan dana sekitar Rp1,4 triliun.

Pemerintah tidak akan langsung menerima data dari BPS tanpa melalui proses pengujian tingkat keakuratan.

Purbaya berencana mengambil ratusan sampel data untuk dicocokkan langsung dengan kondisi nyata di tengah masyarakat.

Jika ditemukan banyak ketidaksesuaian, pemerintah bakal kembali berdiskusi dengan BPS untuk mencari solusi perbaikan.

Persoalan data desil dinilai sangat krusial karena berkaitan langsung dengan penentuan sasaran berbagai program.

Kesalahan pendataan berpotensi membuat berbagai bantuan sosial dan program pemerintah menjadi tidak tepat sasaran.

Pemerintah membuka opsi menggunakan data lama yang kemudian dirapikan kembali jika data terbaru belum sepenuhnya siap.