Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional terus menjadi sorotan publik setelah muncul sejumlah laporan penetapan desil yang dinilai tidak sesuai kondisi lapangan.

Persoalan ini bahkan ikut menyeret keluarga Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Purbaya mengungkapkan bahwa anaknya, Yudo Achilles Sadewa, tercatat masuk dalam desil 7.

Sementara itu, muncul informasi seorang tukang becak justru berada di desil 10 yang merupakan kelompok tingkat kesejahteraan tertinggi.

Hal tersebut disampaikannya langsung kepada wartawan pada Selasa (8/9/2026).

Menurut Purbaya, pihaknya tidak akan menutup mata terhadap berbagai komplain yang datang dari masyarakat.

Ia menilai temuan tersebut sangat tidak benar dan berencana untuk segera melakukan pengecekan ulang.

Adanya temuan tersebut membuat data DTSEN perlu diuji kembali sebelum dijadikan dasar penentuan sasaran program pemerintah.

Purbaya mengaku belum mengetahui penyebab ketidaksesuaian itu karena belum memeriksa metodologi Badan Pusat Statistik.

Ia menyebut urusan metodologi tersebut merupakan ranah Badan Pusat Statistik sebagai pihak yang lebih ahli.

Purbaya juga menyoroti data desil yang sudah diunggah padahal proses survei dan pemutakhiran DTSEN 2026 belum selesai.

Data tersebut dinilai semestinya tidak langsung dianggap final sebelum melalui tahapan pengujian yang matang.

Rencananya, ia akan melakukan pengujian terhadap beberapa ratus sampel setelah proses pemutakhiran selesai dilakukan.

Data itu nantinya dicocokkan dengan kondisi masyarakat di lapangan untuk melihat kesesuaian penetapan kelompok kesejahteraan.

Langkah pengujian dinilai penting mengingat status desil menjadi acuan pemerintah dalam menentukan penerima sejumlah program bantuan.

Kesalahan pemetaan kesejahteraan berpotensi membuat penyaluran berbagai program pemerintah menjadi tidak tepat sasaran.

Jika hasil pengujian menunjukkan banyak data meleset, Badan Pusat Statistik diminta memperbaiki data dan metode.

Pemerintah menyatakan siap mengalokasikan anggaran tambahan apabila dibutuhkan untuk mendukung proses pembenahan data tersebut.

Pemerintah juga membuka opsi menggunakan data yang lama sambil merapikan kembali pemutakhiran jika data belum rapi.