Mahfud MD Soroti Inkonsistensi Pemerintah dalam Penanganan Kasus Korupsi
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengkritik konsistensi pemerintah.
Ia menilai semangat penindakan korupsi dari pejabat baru sering kali tidak berlanjut.
Mahfud menyindir para pejabat yang awalnya terlihat berani mengambil tindakan.
Sikap tegas tersebut justru melemah setelah mereka memegang kekuasaan.
Ia menyampaikan sindiran tersebut melalui kanal YouTube resminya.
Pernyataan itu menyoroti perkara yang seharusnya mendapat tindak lanjut.
Mahfud mempertanyakan alasan pemerintah tidak segera mengambil tindakan tegas.
Proses pemberantasan korupsi dinilai berhenti tanpa evaluasi tanggung jawab.
Ia juga menyoroti berita ancaman yang hilang begitu saja.
Kritik tersebut mencakup mekanisme administratif di dalam pemerintahan.
Tindakan administratif dapat berjalan bersamaan dengan proses hukum pidana.
Penonaktifan jabatan dinilai bukan sebagai vonis kesalahan pidana.
Langkah tersebut bertujuan menjaga kredibilitas suatu institusi.
Mahfud turut menyinggung TAP MPR Nomor VIII/MPR/2001.
Ketentuan itu menjadi konteks penanganan pejabat terindikasi korupsi.
Pemerintah tidak harus menunggu putusan hukum berkekuatan tetap.
Namun tindakan administratif wajib memiliki dasar hukum yang jelas.
Komitmen pemberantasan korupsi diuji melalui keputusan di institusi strategis.
Ia mencontohkan perkara di sektor Bea Cukai yang butuh perhatian.
Pernyataan keras pejabat harus dibuktikan lewat langkah nyata.
Urgensi Tindakan Administratif
Mahfud menilai pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk membuktikan bahwa komitmen pemberantasan korupsi bukan sekadar pernyataan seremonial saat awal menjabat.
Konsistensi aparat diuji secara nyata ketika harus mengambil keputusan tegas terhadap pihak-pihak yang berada di dalam lingkungan institusi strategis negara.
Lebih lanjut, ia turut menyoroti penanganan perkara di sektor Bea Cukai sebagai salah satu persoalan krusial yang memerlukan perhatian serius.
Menurutnya, keberanian dalam menyampaikan ancaman penindakan di awal harus selalu diikuti oleh langkah nyata agar tidak kehilangan makna di hadapan publik.
Update Terbaru
Optimalisasi Coretax Jadi Andalan DJP Genjot Sisa Pajak 2026
Rabu / 18-11-2026, 08:21 WIB
Sidang banding diurus Polri usai dua jenderal ajukan perlawanan
Rabu / 18-11-2026, 08:21 WIB
Piala Asia U-17 2027: 12 Negara Pastikan Tempat Termasuk Indonesia
Rabu / 18-11-2026, 08:21 WIB
The Rules Episode 6 Sub Indo Bukan LK21 tapi di VIU: Transisi ke Shift Malam Bukan Sekadar Perubahan Jadwal Kerja
Rabu / 18-11-2026, 08:17 WIB
Profil Tiga Elite Gerindra yang Masuk Bursa Cawapres Pengganti Gibran
Rabu / 18-11-2026, 08:14 WIB
Tujuan Program Pax Silica AS untuk Rantai Pasok Teknologi ASEAN
Rabu / 18-11-2026, 08:14 WIB
Langkah Mudah Memindahkan Nomor eSIM Saat Ganti Ponsel Pintar
Rabu / 18-11-2026, 08:14 WIB
Teknologi Bezel Super Tipis Samsung Siap Lampaui Rencana Edisi iPhone
Rabu / 18-11-2026, 08:14 WIB
Panduan slow travel di Labuan Bajo demi liburan akhir tahun berkualitas
Rabu / 18-11-2026, 08:07 WIB
Cara Jalan Kaki untuk Mengecilkan Perut Buncit Secara Efektif
Rabu / 18-11-2026, 08:07 WIB
Strategi BRIN libatkan mahasiswa telusuri naskah kuno Indonesia
Rabu / 18-11-2026, 08:07 WIB
Pencairan Uang Saku MagangHub 2027 Berpotensi Sedikit Terlambat
Rabu / 18-11-2026, 08:07 WIB
Debut Bersejarah Vietnam U-17 di Piala Dunia, Belgia Menanti di Laga Pembuka Grup G
Rabu / 18-11-2026, 08:05 WIB
Wonderkid Benfica Gianluca Prestianni Diperebutkan Arsenal, PSG, dan Bayern
Rabu / 18-11-2026, 08:01 WIB






