Rapat penanganan bencana secara virtual yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto mendadak berlangsung tegang ketika pembahasan bergeser pada kasus kebakaran hutan dan lahan.

Di tengah pemaparan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, kepala negara tiba-tiba memotong penjelasan tersebut.

Presiden secara langsung menagih data terkait penindakan hukum terhadap para pelaku di lapangan. Momen tersebut terjadi pada Senin, 7 September 2026, saat jajaran pemerintah membahas situasi darurat.

Sebelumnya, Kapolri berniat memaparkan penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur serta erupsi gunung berapi terlebih dahulu.

Namun, instruksi tegas langsung diberikan agar aparat fokus pada penegakan hukum kasus pembakaran hutan.

Menanggapi arahan tersebut, Kapolri langsung membeberkan data penanganan yang sedang berjalan di kepolisian. Sebanyak 200 laporan polisi kini tengah diproses secara intensif oleh tim di lapangan.

Dari ratusan laporan itu, aparat telah mengamankan 138 tersangka dengan rincian 119 orang melakukan tindakan secara sengaja dan 18 orang karena kelalaian.

Selain itu, terdapat 8 korporasi yang turut diproses hukum.

Penyelidikan ternyata tidak berhenti pada angka tersebut karena puluhan perusahaan lain masih masuk dalam radar pendalaman.

Sejumlah entitas bisnis bahkan telah dijatuhi sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin.

Kapolri menegaskan bahwa angka penindakan ini akan terus bergerak dan bertambah sesuai hasil temuan tim di lapangan. Penyelidikan lanjutan dilakukan untuk membuktikan ada tidaknya unsur tindak pidana korporasi.

Mendengar laporan itu, Presiden menyoroti modus operandi lahan terbakar yang dengan cepat beralih fungsi menjadi area perkebunan.

Kecurigaan ini membuatnya meminta agar investigasi tidak berhenti pada pelaku tingkat bawah.

Nama-nama korporasi yang diduga terlibat diminta untuk segera dilaporkan langsung ke meja kepresidenan. Pemerintah memastikan tidak akan ragu menjatuhkan sanksi maksimal kepada perusahaan nakal.

Peluang pencabutan seluruh perizinan serta Hak Guna Usaha perusahaan yang terbukti melanggar kini dibuka lebar. Evaluasi menyeluruh akan dikoordinasikan bersama kementerian terkait dan satuan tugas.