Permohonan Uji UU APBN 2026 oleh Guru Riau Resmi Ditolak MK
Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak permohonan pengujian Undang-Undang APBN 2026 yang diajukan oleh seorang tenaga pendidik asal Dumai.
Gugatan tersebut teregistrasi dengan nomor perkara 301/PUU-XXIV/2026 dan diputus bersamaan dengan perkara lain pada Senin (7/9/2026).
Pemohon bernama Herifuddin Daulay sebelumnya mendatangi lembaga peradilan untuk meminta agar guru dilibatkan secara resmi dalam pengawasan program Makan Bergizi Gratis.
Ia menilai kehadiran tenaga pendidik di sekolah diperlukan supaya distribusi makanan kepada peserta didik dapat berjalan jauh lebih optimal.
Ketua MK Suhartoyo membacakan putusan tersebut bersamaan dengan perkara nomor 290/PUU-XXIV/2026 yang menguji undang-undang mengenai hukum acara pidana.
Majelis hakim menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima karena sejumlah alasan yuridis yang mendasar.
Wakil Ketua MK Saldi Isra memberikan penjelasan bahwa pemohon perkara nomor 301 tidak menguraikan secara spesifik persoalan konstitusionalitas norma.
Dalam dokumen permohonannya, Herifuddin justru lebih banyak membahas persoalan jenis kurikulum serta beban akademik kognitif siswa.
Uraian tersebut juga mencakup pembahasan mengenai gizi esensial otak dan persoalan teknis pelaksanaan di lapangan.
Mahkamah menilai objek dan petitum yang diajukan oleh pemohon dalam perkara ini mengalami banyak permasalahan.
Salah satu titik krusial berkaitan dengan Penjelasan Pasal 22 ayat (3) UU APBN 2026 yang sudah mengalami perubahan akibat putusan sebelumnya.
Selain itu, rumusan petitum yang disampaikan oleh pemohon dinilai tidak lazim dan tidak cukup jelas bagi majelis hakim.
Dalam sidang pendahuluan sebelumnya pada Jumat (7/8/2026), pemohon sempat menyampaikan argumentasi panjang mengenai pentingnya pengawasan.
Menurut pandangannya saat itu, guru merupakan pihak paling tepat karena berinteraksi secara langsung dengan peserta didik setiap hari.
Peran tersebut diusulkan agar diatur secara resmi di dalam undang-undang beserta dukungan alokasi anggaran khusus.
Usulan tersebut mencakup penugasan dua orang guru per sekolah dengan tambahan insentif rata-rata Rp2 juta per bulan.
Skema itu diperhitungkan membutuhkan tambahan anggaran sekitar Rp888,63 miliar yang harus disesuaikan dalam alokasi APBN.
Namun, seluruh rangkaian argumen tersebut belum mampu meyakinkan majelis hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara.
Update Terbaru
Ford Siapkan Truk Pikap Menengah Baru pada 2027 untuk Saingi Produk Tiongkok
Rabu / 18-11-2026, 07:21 WIB
Trump puji Prabowo Subianto di KTT AS-ASEAN sebagai sosok pemalu
Rabu / 18-11-2026, 07:21 WIB
Negara Bebas Visa Jangka Panjang untuk Pemegang Paspor RI
Rabu / 18-11-2026, 07:21 WIB
Terlibat Penyadapan Presiden, Dua Perwira Tinggi Polri Resmi Dipecat
Rabu / 18-11-2026, 07:21 WIB
Happy Anding Episode 4 Sub Indo bukan LK21 tapi di TVN: Batas Kemampuan dan Keputusan Krusial Tae Gu
Rabu / 18-11-2026, 07:16 WIB
Jadwal Wakil Indonesia di Hong Kong Open Hari Ini: Ujian Berat Menanti
Rabu / 18-11-2026, 07:14 WIB
Mental Desta Runtuh Gara-Gara Pertanyaan Anak Soal Sumber Uang
Rabu / 18-11-2026, 07:14 WIB
Polemik Ijazah Anggota DPR, KPU Nyatakan Seluruh Legislator Penuhi Standar
Rabu / 18-11-2026, 07:14 WIB
Peluang Reli IHSG Hari Ini Disertai Deretan Rekomendasi Saham Unggulan Analis
Rabu / 18-11-2026, 07:14 WIB
Erling Haaland Lebih Produktif dari Mbappe di Timnas Norwegia
Rabu / 18-11-2026, 07:07 WIB
Delapan Saksi Penyadapan Presiden Menunggu Perlindungan LPSK
Rabu / 18-11-2026, 07:07 WIB
Jubir Gerindra Tegaskan Dukungan Cawapres untuk Dasco Tak Ingin Mendahului Prabowo
Rabu / 18-11-2026, 07:07 WIB
Cara Efektif Asah Kemampuan Otak Anak dengan Aktivitas Mudah
Rabu / 18-11-2026, 07:07 WIB
Jadwal MotoGP Portugal 2026 Diubah, Marc Marquez di Ambang Juara
Rabu / 18-11-2026, 07:00 WIB






