Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak permohonan pengujian Undang-Undang APBN 2026 yang diajukan oleh seorang tenaga pendidik asal Dumai.

Gugatan tersebut teregistrasi dengan nomor perkara 301/PUU-XXIV/2026 dan diputus bersamaan dengan perkara lain pada Senin (7/9/2026).

Pemohon bernama Herifuddin Daulay sebelumnya mendatangi lembaga peradilan untuk meminta agar guru dilibatkan secara resmi dalam pengawasan program Makan Bergizi Gratis.

Ia menilai kehadiran tenaga pendidik di sekolah diperlukan supaya distribusi makanan kepada peserta didik dapat berjalan jauh lebih optimal.

Ketua MK Suhartoyo membacakan putusan tersebut bersamaan dengan perkara nomor 290/PUU-XXIV/2026 yang menguji undang-undang mengenai hukum acara pidana.

Majelis hakim menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima karena sejumlah alasan yuridis yang mendasar.

Wakil Ketua MK Saldi Isra memberikan penjelasan bahwa pemohon perkara nomor 301 tidak menguraikan secara spesifik persoalan konstitusionalitas norma.

Dalam dokumen permohonannya, Herifuddin justru lebih banyak membahas persoalan jenis kurikulum serta beban akademik kognitif siswa.

Uraian tersebut juga mencakup pembahasan mengenai gizi esensial otak dan persoalan teknis pelaksanaan di lapangan.

Mahkamah menilai objek dan petitum yang diajukan oleh pemohon dalam perkara ini mengalami banyak permasalahan.

Salah satu titik krusial berkaitan dengan Penjelasan Pasal 22 ayat (3) UU APBN 2026 yang sudah mengalami perubahan akibat putusan sebelumnya.

Selain itu, rumusan petitum yang disampaikan oleh pemohon dinilai tidak lazim dan tidak cukup jelas bagi majelis hakim.

Dalam sidang pendahuluan sebelumnya pada Jumat (7/8/2026), pemohon sempat menyampaikan argumentasi panjang mengenai pentingnya pengawasan.

Menurut pandangannya saat itu, guru merupakan pihak paling tepat karena berinteraksi secara langsung dengan peserta didik setiap hari.

Peran tersebut diusulkan agar diatur secara resmi di dalam undang-undang beserta dukungan alokasi anggaran khusus.

Usulan tersebut mencakup penugasan dua orang guru per sekolah dengan tambahan insentif rata-rata Rp2 juta per bulan.

Skema itu diperhitungkan membutuhkan tambahan anggaran sekitar Rp888,63 miliar yang harus disesuaikan dalam alokasi APBN.

Namun, seluruh rangkaian argumen tersebut belum mampu meyakinkan majelis hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara.