Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat menyoroti pemaparan rencana kerja dan anggaran enam unit Eselon I Kementerian Keuangan untuk tahun anggaran 2027.

DPR meminta setiap unit tidak hanya mengajukan kebutuhan belanja, melainkan menyampaikan target beserta indikator kinerja yang jelas.

Dalam Rapat Dengar Pendapat di Jakarta pada Senin, Wakil Ketua Komisi XI DPR Dolfie Othniel Frederic Palit mempertanyakan paparan yang dinilai masih berfokus pada kebutuhan belanja.

Ia menilai sejumlah paparan belum menjelaskan indikator keberhasilan yang dapat digunakan DPR untuk mengevaluasi kinerja secara transparan.

Desak Target Kinerja dan KPI yang Jelas

Menurut Dolfie, setiap fungsi dan program yang diajukan wajib dilengkapi indikator kinerja utama serta dampak yang ingin dicapai.

Terkait program penguatan data, DPR meminta ukuran jelas mengenai definisi sistem yang andal dan kredibel.

Begitu pula dengan program perluasan basis pajak, DPR meminta Direktorat Jenderal Pajak menjelaskan ukuran keberhasilan program tersebut.

Sorotan serupa juga diberikan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai agar menjabarkan hasil konkret dari pagu anggaran yang diajukan.

Komisi XI mempertanyakan apakah peningkatan anggaran tersebut akan berdampak langsung terhadap penerimaan negara dan pemberantasan penyelundupan.

Selain itu, unit strategis lain seperti DJSEF diminta menunjukkan manfaat nyata dari rekomendasi kebijakan yang dihasilkan.

DPR menilai regulasi dan kajian yang disusun jangan sampai berhenti sekadar pada dokumen dan tumpukan kertas kata-kata.

Anggota Komisi XI Andreas juga menilai masih diperlukan integrasi yang lebih kuat antarunit Eselon I Kementerian Keuangan.

Ia menyebut sejumlah indikator kinerja masih berjalan sendiri-sendiri padahal terdapat program yang bersifat lintas direktorat.

Kementerian Keuangan diminta memperjelas unit yang bertanggung jawab terhadap agenda strategis seperti akselerasi investasi dan logistik.

Di sisi lain, DJKN dinilai telah menyampaikan ukuran kinerja yang relatif lebih konkret melalui optimalisasi aset negara dan pengelolaan lelang.

Secara keseluruhan, pembahasan anggaran 2027 menuntut setiap unit Eselon I menunjukkan hubungan jelas antara anggaran dan manfaat bagi masyarakat.