Politik Tapteng memanas setelah lima partai politik di DPRD Tapanuli Tengah melempar wacana pemakzulan terhadap Bupati Masinton Pasaribu.

Partai NasDem, Golkar, Gerindra, PAN, dan PKB menilai roda pemerintahan berjalan tidak optimal.

Kelima partai itu juga menyoroti dugaan pengelolaan anggaran yang dinilai tidak profesional.

Sorotan Anggaran dan Penanganan Bencana

Juru bicara pertemuan Hazmi Arif Simatupang menyebut penyerapan APBD Tapteng 2026 hingga Agustus baru mencapai sekitar 30 persen.

Kondisi tersebut dinilai berpotensi menghambat pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Selain anggaran, mereka menyoroti lambatnya respons pemerintah daerah dalam menangani bencana banjir.

Kelima partai mendesak agar rekomendasi DPRD terkait bantuan korban banjir serta penyaluran beasiswa segera direalisasikan.

Tanggapan Bupati Masinton Pasaribu

Bupati Masinton Pasaribu menilai wacana pemakzulan tersebut merupakan skenario politik dari kelompok yang belum move on.

Masinton menyebut pihak-pihak di DPRD tersebut sengaja mempolitisasi bencana di Tapanuli Tengah.

Hazmi juga menyinggung sikap Fraksi PDI Perjuangan yang tidak menyetujui rekomendasi penyaluran bantuan bagi korban banjir tersebut.

Kondisi ini menjadi sorotan lantaran Ketua DPC PDI Perjuangan Tapteng dijabat langsung oleh Bupati Masinton Pasaribu.

Selain itu, kelima partai tersebut menyatakan tengah mempertimbangkan langkah hukum dengan melaporkan bupati beserta sejumlah OPD kepada aparat penegak hukum.

Meski demikian, mereka mengaku tetap siap duduk bersama pemerintah daerah untuk membahas pengelolaan APBD Tahun Anggaran 2025 maupun 2026.

Menanggapi hal tersebut, Masinton menegaskan bahwa pihaknya sudah beberapa kali mendapat gangguan politik sejak perhelatan pilkada lalu.

Ia menyebut para politisi tersebut tidak pernah membahas rancangan peraturan daerah yang diusulkan pemkab untuk percepatan pembangunan pascabencana.