Mantan Menko Polhukam Mahfud MD memberikan penjelasan penting mengenai pemahaman Khittah Nahdlatul Ulama yang sering dianggap melarang keterlibatan dalam politik.

Mahfud menilai anggapan tersebut keliru karena keputusan kembali ke Khittah pada tahun 1984 sebenarnya tidak berarti NU harus meninggalkan seluruh aktivitas politik.

Organisasi tersebut hanya diarahkan agar tidak menjadi bagian dari politik partisan atau berpihak secara langsung kepada partai politik tertentu.

Hal tersebut ia sampaikan melalui kanal YouTube pribadinya dalam sebuah diskusi yang membahas posisi strategis organisasi keagamaan terbesar di tanah air.

Menurut Mahfud, bentuk politik yang tetap bisa dijalankan meliputi politik aspiratif, politik kebangsaan, serta politik moral tingkat tinggi atau high politics.

Melalui jalur tersebut, institusi keagamaan tetap mempunyai kewajiban untuk memengaruhi kebijakan publik demi memperjuangkan kepentingan masyarakat serta keadilan sosial.

Ia mencontohkan langkah KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang senantiasa membela kelompok tertindas dan mengoreksi kebijakan pemerintah yang dinilai melenceng.

Aktivitas semacam itu dinilai sah karena tidak menjadikan institusi keagamaan sebagai kendaraan politik praktis atau alat transaksi bagi kepentingan kelompok tertentu.

Di sisi lain, kader-kader terbaik tetap mempunyai hak penuh untuk mengisi berbagai posisi strategis di lembaga eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.

Keterlibatan individu tersebut harus dipandang sebagai kontribusi personal dalam bernegara tanpa membawa bentuk subordinasi organisasi secara kelembagaan.