Pemerintah Kota Surabaya mengimbau warga agar segera memastikan data pendidikan dalam dokumen kependudukan telah diperbarui secara berkala.

Langkah pembaruan tersebut dinilai krusial karena berkaitan langsung dengan penghitungan indikator pembangunan manusia atau IPM.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, Irvan Wahyudrajad, menyebutkan bahwa masih ada warga lulusan perguruan tinggi yang belum memperbarui jenjang pendidikan di dalam Kartu Keluarga.

Kondisi itu masih menunjukkan adanya data warga yang tercatat tertinggal atau belum sesuai dengan jenjang kelulusan sebenarnya.

Irvan menjelaskan bahwa validitas data kependudukan kini semakin penting di tengah upaya pemerintah pusat membangun ekosistem data yang terintegrasi.

Pertukaran data lintas kementerian terus didorong guna mendukung infrastruktur publik digital yang berfokus pada keakuratan informasi.

Urgensi Dokumen Anak dan Layanan Publik

Selain jenjang pendidikan, kelengkapan dokumen kependudukan anak sejak lahir juga menjadi sorotan penting bagi pemkot setempat.

Hingga kini, masih ditemukan anak yang belum memiliki nomor induk kependudukan, kartu identitas anak, maupun akta kelahiran.

Situasi tersebut berpotensi menimbulkan kendala nyata ketika anak hendak memasuki jenjang pendidikan formal.

Warga juga diingatkan agar tidak menunda pembaruan data untuk menghindari persoalan administratif di masa mendatang.

Ketidaksesuaian identitas berisiko memicu masalah panjang, termasuk dalam proses pengurusan waris di pengadilan.

Ke depan, nomor induk kependudukan diarahkan menjadi identitas tunggal yang dipakai lintas sektor.

Nomor tunggal tersebut akan dimanfaatkan untuk sektor pendidikan, perbankan, kesehatan, hingga pelayanan publik lainnya.