Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menilai Nahdlatul Ulama memiliki kekuatan politik yang besar.

Meskipun tidak terlibat dalam partai politik, organisasi tersebut tetap mempunyai pengaruh yang kuat.

Hal tersebut disampaikan di tengah pembahasan mengenai batas keterlibatan NU dalam politik nasional.

Menurut Mahfud, politik organisasi tersebut tidak seharusnya dipahami sebagai perebutan kekuasaan praktis.

NU dapat menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap pemerintah melalui jalur kebangsaan.

Kekuatan itu disebut sebagai politik tingkat tinggi atau high politics.

Salah satu contohnya adalah potensi seruan atau fatwa untuk tidak membayar pajak.

Langkah tersebut dapat diambil apabila pemerintah dinilai tidak bersungguh-sungguh memberantas korupsi.

Pemerintah disebut bisa ketar-ketir menghadapi tindakan politik yang memiliki dampak luar biasa tersebut.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam siniar di kanal YouTube Mahfud MD Official.

Sikap ini merupakan bentuk politik moral untuk mendorong perubahan kebijakan publik.

Gerakan nonpartisan itu penting untuk mengawal kepentingan publik serta penegakan hukum.

Organisasi tersebut perlu menjaga jarak yang sama dari seluruh partai politik.

Posisi independen ini sejalan dengan semangat Khittah NU yang memisahkan diri dari politik partisan.

Dengan cara ini, NU tetap berperan sebagai kekuatan moral yang mengawal jalannya pemerintahan.

Organisasi tersebut tetap dapat menggunakan kekuatan politik kebangsaannya untuk menyampaikan kritik dan memengaruhi kebijakan pemerintah tanpa harus menjadi bagian dari kekuatan politik tertentu.

Melalui posisi yang independen, organisasi Islam terbesar ini dinilai tetap dapat memainkan peran strategis sebagai kekuatan moral dan sosial yang mengawal penegakan hukum serta kemaslahatan umat.