Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya secara tegas meminta pemerintah daerah agar tidak menempuh cara instan dengan menaikkan tarif pajak demi mendongkrak Pendapatan Asli Daerah.

Langkah peningkatan tarif pajak tersebut dinilai berpotensi memberikan beban tambahan yang berat kepada masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam Forum Koordinasi Strategis Implementasi Kebijakan Pendapatan Asli Daerah Melalui Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Hotel Fairfield, Bekasi, Jawa Barat.

Bima menekankan pentingnya melakukan ekstensifikasi yang menyasar pada perluasan basis pajak serta peningkatan teknologi.

Upaya penguatan kapasitas fiskal daerah saat ini dinilai sebagai sebuah kebutuhan yang sangat mendesak.

Berdasarkan pemaparan data, sebanyak 86 persen pemerintah daerah di Indonesia masih memiliki kapasitas fiskal yang lemah.

Kondisi ketergantungan yang tinggi pada dana transfer pemerintah pusat tersebut jauh lebih dominan pada tingkat kabupaten.

Tercatat sebanyak 96 persen kabupaten di Indonesia masih berada dalam kategori kapasitas fiskal yang lemah.

Sebagai solusi atas masalah tersebut, pemanfaatan teknologi menjadi kunci utama untuk menaikkan akurasi penerimaan dan mencegah kebocoran.

Kota Malang dicontohkan memiliki inovasi aplikasi Persada yang sukses merekam transaksi secara langsung di lapangan.

Selain itu, Kota Medan menerapkan sistem split payment yang berdampak signifikan dalam mencegah tindakan kecurangan.

Kepala daerah juga didorong untuk mengubah pola perumusan kebijakan dari pendekatan birokratis murni menjadi model co-creation.

Pendekatan co-creation melibatkan duduk bersama para pemangku kepentingan guna mencari data yang lebih valid.

Acara koordinasi strategis ini turut dihadiri oleh sejumlah perwakilan lembaga internasional dan pejabat terkait.