Lembaga legislatif menyatakan komitmennya untuk mengawal implementasi aturan perlindungan sisa kuota internet pengguna.

Langkah pengawasan ketat ini bertujuan mencegah operator telekomunikasi menghapus sisa kuota secara sepihak saat masa aktif paket berakhir.

Praktik penghapusan paket data secara sepihak dinilai sangat merugikan masyarakat serta menimbulkan ketidakadilan bagi konsumen.

Batas waktu yang ditetapkan penyedia layanan seharusnya tidak menghilangkan hak serta nilai ekonomi yang sudah dibayarkan pelanggan.

Kebijakan pengawasan dari parlemen ini merespons terbitnya Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2026 yang dikeluarkan Kementerian Komunikasi dan Digital.

Aturan resmi tersebut mulai berlaku pada 28 Agustus 2026 guna memastikan hak-hak data pengguna tetap terlindungi dengan baik.

Penerbitan surat edaran itu merupakan tindak lanjut langsung dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 273/PUU-XXIII/2025.

Putusan lembaga peradilan tertinggi tersebut dibacakan pada 23 Juli 2025 dan mewajibkan penyedia layanan memberikan opsi penyelamatan kuota.

Melalui regulasi anyar tersebut, mekanisme penyelamatan tidak hanya terbatas pada sistem akumulasi atau rollover saja.

Penyedia jasa telekomunikasi diperbolehkan menawarkan perpanjangan masa aktif, pengalihan manfaat, kompensasi, hingga pengembalian dana.

Seluruh pilihan mekanisme penyelamatan sisa kuota tersebut wajib diberikan kepada konsumen tanpa mengenakan biaya tambahan apapun.

Komisi I DPR mengapresiasi terobosan kebijakan tersebut namun menekankan bahwa efektivitasnya sangat bergantung pada pengawasan.

Seluruh penyedia layanan diharapkan bisa menjalankan kewajiban ini secara maksimal demi mewujudkan keadilan bagi para pelanggan.