Tim Advokasi untuk Demokrasi melayangkan kritik keras terhadap putusan tingkat banding di lingkungan peradilan militer.

Pengadilan Tinggi Militer diketahui menghapus pidana pemecatan bagi anggota Badan Intelijen Strategis TNI yang menjadi terdakwa.

Terdakwa tersebut sebelumnya terlibat dalam aksi teror penyiraman air keras terhadap aktivis Andrie Yunus.

Penghapusan Pemecatan dan Kecaman TAUD

Putusan banding ini mengubah vonis awal dari Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang dikeluarkan pada 10 Juni 2026.

Para pendamping hukum menilai langkah tersebut memperlihatkan adanya ruang impunitas bagi prajurit militer yang melakukan tindak kekerasan.

Jane Rosalina Rumpia dari KontraS menyatakan amar putusan tersebut menimbulkan ketidakjelasan mengenai status pidana tambahan.

Ketidakpastian hukum ini memunculkan kecurigaan publik bahwa peradilan militer cenderung melindungi sesama anggota militer.

Desakan Reformasi Peradilan

TAUD menilai mekanisme peradilan militer saat ini masih belum sejalan dengan prinsip perlindungan korban kejahatan.

Proses persidangan yang berlangsung tertutup dinilai mengabaikan fakta penting serta merusak rasa keadilan bagi korban.

Mereka mendesak Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran etik dalam penanganan perkara tersebut.

Keterbatasan Kasasi dan Tuntutan Keadilan

Mekanisme kasasi dinilai memiliki keterbatasan karena Mahkamah Agung berkedudukan sebagai judex juris yang tidak lagi memeriksa fakta secara mendalam.

Alur hukum tersebut membuat proses peradilan militer dinilai hanya menjadi formalitas belaka tanpa menyentuh rasa keadilan bagi korban kekerasan.

Selain mendesak Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, TAUD juga meminta kepolisian serta Komnas HAM untuk mengusut tuntas kasus ini secara transparan.

Peristiwa penyerangan tersebut terjadi pada 12 Maret 2026 malam usai korban mengisi siniar di Kantor YLBHI.