Tim Advokasi untuk Demokrasi mempertanyakan kepolisian terkait dasar hukum penangkapan enam aktivis Greenpeace Indonesia.

Para aktivis tersebut sebelumnya melakukan aksi protes dengan membentangkan spanduk di Monumen Selamat Datang Bundaran HI, Jakarta Pusat.

Aksi Damai dan Perlindungan Hukum

Perwakilan TAUD, Airlangga Julio, menyatakan bahwa aksi yang dilakukan keenam aktivis itu bertujuan menyuarakan berbagai keresahan publik.

Mulai dari isu kebakaran hutan dan lahan hingga persoalan harga yang melambung tinggi turut disuarakan dalam aksi tersebut.

Airlangga menyebut kegiatan tersebut dilindungi oleh instrumen hukum nasional maupun internasional serta hak asasi manusia.

Keenam aktivis itu disebut bertindak sebagai pembela hak asasi manusia lingkungan yang menjalankan aksi damai tanpa kekerasan.

Tidak ada kerusakan maupun kerugian yang ditimbulkan dari kegiatan pemasangan spanduk yang dilakukan oleh para aktivis itu.

Desakan Kejelasan Status Hukum

Perwakilan TAUD lainnya, Daniel Winarta, menilai tidak ada dasar hukum bagi kepolisian untuk menahan para aktivis tanpa status jelas.

Pihaknya menduga aparat kepolisian berencana melimpahkan penanganan kasus ini ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus.

Pelimpahan tersebut dikaitkan dengan dugaan pelanggaran Undang-undang Cagar Budaya akibat aksi pemasangan spanduk.

Namun, Daniel menegaskan tidak ada tindakan perusakan atau pencurian terhadap Monumen Selamat Datang selama aksi berlangsung.

Oleh karena itu, TAUD mendesak Polda Metro Jaya agar segera memberikan kepastian hukum dan membebaskan para aktivis.

Sebelumnya, evakuasi terhadap enam aktivis yang terdiri dari dua perempuan dan empat laki-laki telah dilakukan oleh aparat gabungan.

Kapolrestro Jakarta Pusat, Kombes Pol Reynold EP Hutagalung, menyatakan bahwa keselamatan jiwa raga menjadi prioritas utama.