Kondisi tersebut diyakini mampu membantu menekan risiko kontaminasi makanan yang kerap menjadi pemicu gangguan kesehatan.

Ia menyoroti ketentuan Badan Gizi Nasional yang mengharuskan makanan MBG dikonsumsi maksimal empat jam setelah proses memasak selesai.

Dalam periode tersebut, pengendalian suhu menjadi aspek krusial untuk menjaga tingkat keamanan makanan bagi para peserta didik.

Makanan yang berada di suhu ruang lewat dari empat jam akan berada pada critical temperature dengan risiko kontaminasi bakteri yang tinggi.

Keberadaan dapur di lingkungan sekolah diharapkan membuat distribusi makanan menjadi jauh lebih cepat dan mudah diawasi.

Selain keamanan pangan, sistem ini juga dinilai berpotensi mendatangkan manfaat bagi aktivitas ekonomi di sekitar sekolah.

Bahan pangan dapat diperoleh langsung dari pasar, peternak, maupun pemasok lokal yang berada di sekitar kawasan sekolah.

Meski demikian, peralihan sistem ini tetap harus memperhitungkan keberadaan fasilitas dapur tersentralisasi yang telanjur beroperasi.

Charles mengusulkan agar pemerintah memberikan ganti rugi kepada dapur eksisting apabila pengalihan sistem dapur sekolah benar-benar diterapkan.

Pemerintah dinilai cukup membayarkan ganti rugi sekali sehingga tidak lagi menjadi beban keuangan selama program berjalan.

Gagasan ini menjadi salah satu alternatif solusi dalam merespons rentetan kasus keracunan yang terjadi pada pelaksanaan program.