Asosiasi Pengusaha Indonesia mengajukan permintaan khusus terkait regulasi upah minimum dalam Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Mereka meminta agar aturan penetapan upah tidak dipukul rata ke semua perusahaan.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Bob Azam menyatakan bahwa kondisi setiap pelaku usaha di lapangan sangat bervariasi.

Oleh karena itu, upah minimum sebaiknya berfungsi sebagai jaring pengaman atau safety net saja.

Penetapan besaran upah yang berada di atas batas minimum dapat dilakukan melalui perundingan internal.

Perundingan tersebut melibatkan pihak manajemen dan pekerja secara langsung di tingkat perusahaan.

Menurut Bob, perusahaan yang memiliki kinerja keuangan bagus tentu diberi ruang memberi upah lebih.

Sebaliknya, perusahaan yang sedang tertekan tidak boleh dipaksa mengikuti standar yang sama.

Proposal yang diharapkan adalah penerapan UMR sebagai jaring pengaman.

Skema itu kemudian dilengkapi dengan struktur dan skala upah yang ditetapkan secara bipartit.

Meski demikian, kebutuhan hidup layak tetap bisa menjadi acuan dasar dalam menentukan batas minimum.

Jika suatu daerah masih berada di bawah kebutuhan tersebut, pemerintah dapat mempercepat pencapaiannya.

Apindo juga menyoroti potensi kesenjangan upah antarwilayah yang dapat memengaruhi pasar tenaga kerja.

Contoh nyata terlihat di Jawa Barat yang menghadapi banyak pemutusan hubungan kerja.

Sementara itu, wilayah Jawa Tengah justru mengalami situasi sebaliknya karena kesulitan mencari tenaga kerja.

Pemerintah pun diminta untuk memperhatikan praktik pengupahan di negara-negara ASEAN.

Kebijakan di negara tetangga dapat dijadikan perbandingan agar daya saing tetap terjaga.