Surat Edaran Menkomdigi Nomor 4 Tahun 2026 tentang Kuota Hangus dinilai tidak sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi.

Dalam surat edaran itu Menteri Komdigi Meutya Hafid melarang adanya kuota hangus bagi pengguna internet.

Padahal Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya sama sekali tidak pernah melarang operator untuk menjual paket internet non-rollover.

Direktur Eksekutif Catalyst Policy Works, Wahyudi Djafar, menyampaikan hal tersebut di Jakarta pada hari Kamis.

Putusan MK Nomor 273/PUU-XXIII/2025 intinya menekankan kepada operator untuk memberikan pilihan paket internet kepada konsumen.

Tujuannya agar hak milik serta hak ekonomi para konsumen tidak dirugikan saat menikmati layanan telekomunikasi.

Wahyudi mengungkapkan bahwa frasa yang berkaitan dengan aturan kuota tidak boleh hangus sebenarnya tidak ada di dalam putusan MK.

Pemerintah seharusnya mewajibkan operator agar menyediakan beragam pilihan paket internet sesuai dengan kepentingan konsumen.

Opsi tersebut mencakup paket internet yang tidak bisa hangus atau rollover serta paket yang bisa hangus atau non-rollover.

Kewajiban utama operator adalah memberikan kebebasan memilih kepada setiap pelanggan di pasaran.

Jika konsumen menghendaki kuota agar tidak hangus ketika tidak habis pakai, mereka bisa memilih paket rollover.

Operator juga perlu melakukan sosialisasi lebih kuat dan luas supaya konsumen mengetahui berbagai opsi paket yang disediakan.

Selain itu, operator harus memperbaiki ketentuan layanan agar pelanggan memahami pilihan paket yang diberikan.

Wahyudi mengingatkan bahwa Komdigi baru mengeluarkan surat edaran yang secara hukum belum mengikat para operator secara langsung.

Meski demikian, surat edaran itu dinilai perlu menghindari ambiguitas agar publik tidak kebingungan di kemudian hari.

Operator juga memerlukan kejelasan hukum yang pasti dalam melaksanakan keputusan dari Mahkamah Konstitusi.

Sementara itu, produk hukum baru sebagai turunan dari putusan MK membutuhkan proses yang jauh lebih panjang.

Penyusunan peraturan menteri memerlukan waktu untuk didiskusikan secara mendetail agar tidak menyimpang dari putusan MK.