SE Komdigi soal kuota hangus dinilai melenceng dari putusan MK
Surat Edaran Menkomdigi Nomor 4 Tahun 2026 tentang Kuota Hangus dinilai tidak sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi.
Dalam surat edaran itu Menteri Komdigi Meutya Hafid melarang adanya kuota hangus bagi pengguna internet.
Padahal Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya sama sekali tidak pernah melarang operator untuk menjual paket internet non-rollover.
Direktur Eksekutif Catalyst Policy Works, Wahyudi Djafar, menyampaikan hal tersebut di Jakarta pada hari Kamis.
Putusan MK Nomor 273/PUU-XXIII/2025 intinya menekankan kepada operator untuk memberikan pilihan paket internet kepada konsumen.
Tujuannya agar hak milik serta hak ekonomi para konsumen tidak dirugikan saat menikmati layanan telekomunikasi.
Wahyudi mengungkapkan bahwa frasa yang berkaitan dengan aturan kuota tidak boleh hangus sebenarnya tidak ada di dalam putusan MK.
Pemerintah seharusnya mewajibkan operator agar menyediakan beragam pilihan paket internet sesuai dengan kepentingan konsumen.
Opsi tersebut mencakup paket internet yang tidak bisa hangus atau rollover serta paket yang bisa hangus atau non-rollover.
Kewajiban utama operator adalah memberikan kebebasan memilih kepada setiap pelanggan di pasaran.
Jika konsumen menghendaki kuota agar tidak hangus ketika tidak habis pakai, mereka bisa memilih paket rollover.
Operator juga perlu melakukan sosialisasi lebih kuat dan luas supaya konsumen mengetahui berbagai opsi paket yang disediakan.
Selain itu, operator harus memperbaiki ketentuan layanan agar pelanggan memahami pilihan paket yang diberikan.
Wahyudi mengingatkan bahwa Komdigi baru mengeluarkan surat edaran yang secara hukum belum mengikat para operator secara langsung.
Meski demikian, surat edaran itu dinilai perlu menghindari ambiguitas agar publik tidak kebingungan di kemudian hari.
Operator juga memerlukan kejelasan hukum yang pasti dalam melaksanakan keputusan dari Mahkamah Konstitusi.
Sementara itu, produk hukum baru sebagai turunan dari putusan MK membutuhkan proses yang jauh lebih panjang.
Penyusunan peraturan menteri memerlukan waktu untuk didiskusikan secara mendetail agar tidak menyimpang dari putusan MK.
Update Terbaru
Timnas U-17 Kunci Tiket Piala Asia 2027 Usai Gilas Afghanistan
Rabu / 18-11-2026, 03:49 WIB
Kesiapan Porprov Jabar 2026 di Bekasi Tuai Pujian dari Marciano
Rabu / 18-11-2026, 03:49 WIB
Kasus Pemerasan Imigrasi, Saksi Akui Rutin Berikan Uang Pelicin
Rabu / 18-11-2026, 03:49 WIB
Alasan Pemecatan Xabi Alonso Menurut Pengakuan Gelar Lucas Vazquez
Rabu / 18-11-2026, 03:49 WIB
Mengenal Perbedaan UMP, UMK, UMSP, dan UMSK dalam Aturan Upah Minimum
Rabu / 18-11-2026, 03:42 WIB
Rekomendasi Krim Tangan Pencerah untuk Atasi Noda Gelap di Kulit
Rabu / 18-11-2026, 03:42 WIB
Studi Ungkap Pengelolaan Hutan Adat Didominasi Elite Laki-laki
Rabu / 18-11-2026, 03:42 WIB
Casio Rilis G-Shock Ungu Transparan Kolaborasi dengan Sneaker Politics
Rabu / 18-11-2026, 03:42 WIB
Jennifer Lawrence dan Para Bintang The Hunger Games Kembali Bersama di Premiere Film Terbaru
Rabu / 18-11-2026, 03:28 WIB
Studi: Geser Jam Tidur Dua Jam Lebih Awal Turunkan Skor Depresi
Rabu / 18-11-2026, 03:28 WIB
Hamish Daud Jualan Tumbler di TikTok, Netizen Ramai Beri Dukungan
Rabu / 18-11-2026, 03:28 WIB
Kevin Feige Tetap Bangga Penampilan Kang Meski Diganti Doctor Doom
Rabu / 18-11-2026, 03:28 WIB
Pembaruan Palworld 1.1 Ditunda Karena Rilis GTA 6
Rabu / 18-11-2026, 03:21 WIB
Walton Goggins Percaya Musim Ketiga Fallout Setia pada Game Aslinya
Rabu / 18-11-2026, 03:21 WIB






