Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono akhirnya merespons sinyal pemangkasan anggaran program Makan Bergizi Gratis.

Sinyal pemangkasan tersebut mengarah ke angka di bawah Rp200 triliun untuk pelaksanaan pada tahun depan.

Pria yang kerap disapa Mas Dar tersebut belum memberikan kepastian mutlak terkait kemungkinan penurunan anggaran tersebut.

Meskipun demikian, pihaknya memastikan akan terus berupaya semaksimal mungkin menjalankan efisiensi program.

Ia menyebutkan bahwa target yang disampaikan pemerintah akan diupayakan melalui langkah-langkah efisiensi yang ketat.

Pernyataan itu disampaikan Sudaryono saat berada di Gedung DPR Jakarta pada hari Kamis malam.

Rencana Pembahasan Lanjutan Bersama Menteri Keuangan

Sudaryono menyatakan akan segera melakukan pembahasan kembali bersama Menteri Keuangan terkait wacana pemangkasan.

Selain itu, evaluasi juga akan dilakukan secara internal di dalam tubuh Badan Gizi Nasional.

Proses penghitungan ulang anggaran tersebut dinilai penting untuk memastikan efektivitas alokasi dana.

Di sisi lain, proses efisiensi anggaran program Makan Bergizi Gratis untuk tahun ini masih terus berjalan.

Pihaknya menyoroti keberadaan dapur-dapur yang tercatat aktif beroperasi tetapi kenyataannya tidak berjalan di lapangan.

Sisa anggaran dari total Rp229 triliun terus disisir dan dilacak secara mendalam oleh instansi terkait.

Jika ditemukan unsur pelanggaran hukum, BGN tidak segan menerjunkan inspektorat untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Temuan yang mengarah ke ranah pidana nantinya akan dilaporkan langsung kepada pihak kejaksaan.

Sudaryono menegaskan komitmen kuat agar setiap rupiah anggaran negara dapat dipertanggungjawabkan dengan transparan.

Ia memastikan tidak ada pengadaan barang yang mengada-ada di bawah kepemimpinannya saat ini.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kembali membuka peluang penurunan anggaran program prioritas tersebut.

Alokasi awal program sempat berada di angka Rp330 triliun sebelum diefisiensikan menjadi sekitar Rp260 triliun.

Angka tersebut kemudian kembali mengalami penyesuaian turun hingga menyentuh kisaran Rp240 triliun.

Setelah berdiskusi dengan Kepala BGN yang baru, anggaran tersebut dinilai masih bisa ditekan lebih rendah lagi.

Kementerian Keuangan juga mengerahkan perwakilan di daerah guna mengawasi langsung penggunaan dana oleh satuan pelayanan.