I Gusti Ngurah Arya Wedakarna kembali menjadi sorotan publik buntut kehadirannya dalam kontes kecantikan khusus transpuan Miss Equality World di Thailand.

Kehadiran Arya tersebut juga menyeret seorang prajurit TNI AL yang tampak mengenakan seragam dinas lengkap untuk mendampingi dirinya naik ke atas panggung.

Arya kemudian mengklaim bahwa dirinya hadir di acara tersebut bukan dalam kapasitas sebagai anggota DPD melainkan mewakili tokoh agama Hindu serta masyarakat Bali.

Menurut Arya, rangkaian acara di Thailand itu mencakup peluncuran pariwisata ASEAN, pemberian penghargaan, pameran, hingga agenda diskusi.

Meski telah memberikan klarifikasi, Badan Kehormatan DPD tetap berencana memanggil Arya untuk dimintai keterangan secara resmi terkait polemik tersebut.

Ketua BK DPD Hasby Yusuf menyatakan bahwa status sebagai anggota DPD tetap melekat sehingga setiap aktivitas publik wajib mempertimbangkan kehormatan lembaga.

Deretan Kontroversi Masa Lalu

Arya tercatat bukan pertama kalinya tersandung kontroversi yang memicu kemarahan publik luas di berbagai kesempatan berbeda.

Pada 2024, ia sempat mendapat kecaman keras akibat pernyataannya yang dinilai diskriminatif dan rasis terhadap pegawai frontliner di Bali.

Saat itu, Arya meminta agar para frontliner di Bali tidak mengenakan penutup kepala menyerupai gaya busana dari negara-negara Timur Tengah.

Ucapan tersebut lantas dilaporkan oleh MUI Provinsi Bali ke Bareskrim Polri atas dugaan tindak pidana penistaan agama.

Buntut dari pelanggaran tata tertib dan kode etik tersebut, Badan Kehormatan DPD akhirnya memutuskan untuk memberhentikan Arya dari jabatannya.

Selain kasus rasisme, Arya juga sempat dilaporkan ke Polda Bali pada 2020 karena dugaan pelecehan terhadap sulinggih serta pemalsuan identitas.

Pada tahun yang sama, ia dilaporkan atas dugaan penganiayaan terhadap seorang mahasiswa sekaligus ajudannya sendiri di lingkungan kampus.

Jejak kontroversi Arya juga mencakup penolakan terhadap kehadiran Ustaz Abdul Somad di Bali pada 2017 serta penolakan sistem bank syariah pada 2014.