Kebijakan pemungutan pajak khusus untuk lembaga keagamaan berlaku di beberapa wilayah Eropa. Sistem ini berbeda jauh dari iuran persepuluhan maupun persembahan kasih.

Pemerintah setempat menghimpun dana melalui mekanisme pajak nasional demi mendukung agama resmi yang terdaftar. Pungutan tersebut dibebankan langsung kepada setiap warga yang terdaftar sebagai jemaat.

Berdasarkan temuan studi dari Pew Research Center, mayoritas masyarakat ternyata masih memberikan dukungan terhadap tradisi pembayaran tersebut.

Sebagian besar orang dewasa di negara-negara Eropa Barat mengaku tetap membayar kewajiban fiskal keagamaan itu.

Berikut adalah rincian daftar tujuh negara yang memberlakukan sistem pungutan pajak gereja beserta besarannya masing-masing.

Jerman menetapkan besaran sekitar 8 hingga 9 persen dari total pajak yang harus dibayarkan warganya. Sementara itu, Denmark menarik rata-rata 0,867 persen dari penghasilan yang terkena pajak.

Negara berikutnya adalah Swedia dengan rata-rata pungutan sebesar 1,05 persen dari penghasilan warga.

Finlandia menerapkan tarif sekitar 1 hingga 2 persen dari penghasilan kena pajak tergantung paroki masing-masing.

Swiss memberlakukan aturan yang bervariasi menurut kanton dengan besaran beberapa persen dari pajak penghasilan. Islandia menggunakan sistem kontribusi kepada komunitas agama melalui mekanisme pajak.

Austria melengkapi daftar ini melalui sistem Kirchenbeitrag dengan besaran sekitar 1,1 persen dari pendapatan anggota.

Aturan wajib ini berlaku bagi seluruh jemaat di gereja-gereja besar yang memenuhi batas minimum pendapatan.

Kendati demikian, pemerintah memberikan pengecualian bagi kelompok tertentu seperti pelajar, pengangguran, pensiunan, serta masyarakat berpenghasilan rendah. Status keanggotaan gereja umumnya ditentukan sejak proses baptisan.

Warga yang ingin menghindari beban finansial tersebut harus keluar secara resmi dari keanggotaan gereja. Para ahli sosial sempat berteori bahwa ketentuan ini berpotensi menjauhkan masyarakat dari agama.

Namun, riset lanjutan menunjukkan ketiadaan kaitan yang jelas antara tingkat sekularisasi dengan pungutan wajib tersebut.

Penurunan jumlah jemaat paling tajam justru tercatat di negara-negara yang tidak menerapkan kebijakan pajak gereja.