Penyelesaian polemik mengenai dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka didorong untuk dibawa ke jalur hukum resmi.

Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana menilai pengadilan perlu diberi ruang penuh untuk memeriksa seluruh bukti yang ada.

Pemeriksaan tersebut mencakup keabsahan dokumen pendidikan tingkat sekolah menengah atas atau sederajat yang menjadi perdebatan.

Jika dalam proses pemeriksaan terbukti syarat pendidikan tidak terpenuhi, ia menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada pengadilan.

Denny menyatakan agar Mahkamah Konstitusi dibiarkan memeriksa perkara tersebut secara objektif hingga menjatuhkan konsekuensi hukum.

Pernyataan itu muncul di tengah berlangsungnya sayembara berhadiah nilai hingga Rp5,4 miliar untuk mencari bukti sah ijazah.

Sayembara pencarian dokumen pendidikan sekolah menengah atas atau sederajat tersebut dijadwalkan akan berakhir pada 9 September 2026.

Apabila hingga batas waktu tersebut dokumen pembuktian tidak kunjung hadir, persoalan ini dipertimbangkan untuk diuji ke hadapan lembaga hukum.

Ia menilai pembahasan terkait dokumen pendidikan wakil presiden ini masih menyisakan banyak pertanyaan yang belum terjawab substantif.

Denny juga membedakan secara tegas antara keberadaan dokumen pendidikan tinggi dengan dokumen pendidikan menengah.

Menurut pandangannya, ijazah perguruan tinggi ataupun surat keterangan penyetaraan belum otomatis menjawab misteri dokumen setara SMA.

Lebih lanjut, ia menyoroti bahwa berbagai argumentasi yang muncul selama ini dinilai tidak menyentuh substansi permasalahan yang sebenarnya.

Keberadaan dokumen pendidikan menengah atau sederajat tersebut menjadi poin krusial yang terus dipertanyakan keabsahannya secara terbuka.