Desakan agar Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset lekas disahkan mendapat penolakan keras dari mantan petinggi lembaga antirasuah.

Eks Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad meminta agar pemerintah tidak terburu-buru mengambil keputusan terkait aturan tersebut.

Ia menilai bahwa keberadaan regulasi itu bukanlah satu-satunya instrumen utama untuk mengoptimalkan pemberantasan korupsi di tanah air.

Menurut pandangannya, penambahan kewenangan besar tanpa pembenahan sistem justru berpotensi memunculkan masalah baru yang lebih pelik.

Abraham mengingatkan bahwa langkah perampasan aset sebenarnya sudah pernah diterapkan oleh lembaganya pada masa lalu tanpa payung hukum khusus.

Kendati demikian, perluasan kewenangan lewat regulasi baru dinilai menyimpan kerawanan jika dijalankan oleh aparat yang belum bersih sepenuhnya.

Sistem Peradilan Pidana Masih Rentan

Ia mengungkapkan bahwa akar persoalan terbesar saat ini terletak pada sistem peradilan pidana atau criminal justice system.

Sistem tersebut dinilai masih menyimpan celah risiko penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power yang cukup mengkhawatirkan.

Rangkaian penegakan hukum melibatkan banyak institusi mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, hingga lembaga pemasyarakatan.

Seluruh mata rantai penegakan hukum itu harus mendapat pengawasan ketat karena potensi pelanggaran bisa terjadi di berbagai tahapan.

Tanpa pengawasan yang memadai, ia khawatir aturan baru tersebut justru dimanfaatkan untuk menyerang pihak-pihak tertentu.

Oleh sebab itu, pembenahan mendasar terhadap sistem peradilan harus didahulukan sebelum mengesahkan aturan perampasan aset.