Presiden China Xi Jinping memberikan dukungannya kepada negara-negara di Timur Tengah untuk menolak segala bentuk campur tangan pihak luar.

Dukungan tersebut disampaikan secara langsung ketika Xi Jinping melakukan pertemuan khusus dengan Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi di Mesir pada Rabu (2/9).

Dalam pertemuan itu, Xi menyatakan bahwa rakyat kawasan tersebut harus menjadi penguasa tunggal atas urusan dalam negeri mereka sendiri.

China juga mendorong pembentukan arsitektur keamanan baru demi merespons dinamika situasi geopolitik yang sedang bergejolak di wilayah tersebut.

Anadolu mencatat bahwa pernyataan tegas tersebut menjadi bagian dari langkah strategis Beijing dalam memperluas pengaruh politiknya di kawasan.

Langkah ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan hubungan antara Amerika Serikat dan Iran yang berdampak luas pada stabilitas regional.

Kunjungan kenegaraan ini menandai lawatan perdana Xi Jinping ke kawasan Timur Tengah setelah absen selama empat tahun terakhir.

Sejumlah mitra tradisional Amerika Serikat di wilayah tersebut kini mulai mengevaluasi ulang arah kebijakan luar negeri mereka.

Konflik berkepanjangan yang dipicu oleh tindakan Amerika Serikat terhadap Iran terbukti telah mengganggu aktivitas perdagangan internasional.

Situasi ekonomi domestik kawasan ikut terguncang dan memunculkan perdebatan mengenai masa depan kehadiran militer Washington.

Mesir sendiri tercatat sebagai salah satu sekutu pertahanan terdekat Amerika Serikat yang menerima kucuran bantuan militer signifikan.

Meski demikian, Kairo dalam beberapa tahun terakhir secara konsisten memperluas kemitraan strategis di bidang ekonomi bersama China.

Menghadapi ketegangan di Selat Hormuz akibat konflik yang berlangsung, China menyatakan kesiapan penuh untuk menjaga keamanan jalur pelayaran.

Xi turut menyerukan solusi komprehensif demi mewujudkan keamanan bersama yang melibatkan seluruh negara di kawasan tersebut.

Isu Palestina kembali ditegaskan sebagai inti persoalan utama yang penyelesaiannya sama sekali tidak boleh diabaikan pihak manapun.

Beijing mendesak agar Perserikatan Bangsa-Bangsa dapat menjalankan peran efektif serta meminta kekuatan eksternal menghentikan standar ganda.

Hubungan bilateral antara Mesir dan China telah terjalin lama sejak Mesir menjadi negara Arab pertama yang membuka hubungan diplomatik pada 1956.