Sidang Bahtsul Masail Qanuniyah dalam rangkaian Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama mengeluarkan rekomendasi penting terkait anggaran.

Forum tersebut menyatakan bahwa alokasi dana pendidikan tidak boleh diperuntukkan untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis.

Perwakilan Bahtsul Masail Qonuniyah, KH. Salahuddin Al-Ayyubi, menjelaskan bahwa para muktamirin sepakat menilai hal tersebut tidak dibenarkan. Keputusan ini disampaikan di Kantor PBNU pada Kamis, 3 September 2026.

Ayyubi menguraikan bahwa alokasi anggaran 20 persen berdasarkan UUD 1945 masuk dalam kategori amwal khashshah.

Dana spesifik itu hanya diperuntukkan secara murni bagi keperluan serta kepentingan kegiatan belajar mengajar.

Berdasarkan prinsip fikih yang berlaku, penggunaan dana pendidikan di luar sektor tersebut dianggap tidak sesuai ketentuan.

Para muktamirin menegaskan bahwa program lain tidak boleh mengambil porsi anggaran yang telah ditentukan.

Sidang Komisi Bahtsul Masail Qanuniyah juga memberikan tanggapan atas putusan Mahkamah Konstitusi.

Putusan tersebut memerintahkan agar program Makan Bergizi Gratis harus dipisahkan dari anggaran pendidikan paling lambat dalam APBN 2028.

Meskipun MK menetapkan batas waktu pada 2028, Sidang Komisi mengusulkan agar pemerintah dapat menerapkannya lebih cepat. Para muktamirin sepakat pemisahan anggaran tersebut sebaiknya dilakukan pada tahun anggaran 2027.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan uji materi terkait penggunaan anggaran pendidikan dalam APBN 2026. MK memutuskan bahwa pembiayaan program tersebut bukan merupakan komponen utama pendidikan.

Kepala Badan Gizi Nasional, Sudaryono, menegaskan bahwa putusan MK tidak membatalkan pelaksanaan program tersebut. Menurutnya, putusan itu justru memperkuat status program Makan Bergizi Gratis sebagai kebijakan yang konstitusional.