Mantan pejabat Kementerian Agama dihadirkan dalam persidangan dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2024 di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

Kesaksian tersebut memicu keberatan tegas dari mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas karena menyangkut nasib hukumnya.

Keterangan Saksi dan Protes Terdakwa

Mantan Direktur Bina Umrah dan Haji Kemenag, Jaja Jaelani, awalnya menyebut tambahan kuota diminta Indonesia berdasarkan usulan menteri.

Pengacara Yaqut lantas memperjelas apakah usulan tersebut datang dari Presiden atau dari Menteri Agama.

Jaja menyatakan bahwa Presiden meminta atas usul dari Menteri Agama kepada pemerintah Kerajaan Arab Saudi.

Namun, Jaja kemudian meralat keterangannya dan mengaku bahwa pernyataan tersebut hanyalah asumsi pribadinya saja.

Mendengar pengakuan itu, Yaqut langsung melayangkan protes keras di hadapan majelis hakim.

Yaqut menegaskan bahwa dirinya sebagai Menteri Agama definitif waktu itu tidak ikut serta dalam kunjungan kepresidenan tersebut.

Polemik Pembagian Kuota Haji

Komisi Pemberantasan Korupsi menyoroti pembagian kuota tambahan sebanyak 20.000 jemaah yang dibagi rata.

Aturan undang-undang menetapkan kuota haji khusus sebesar 8 persen dan sisanya 92 persen untuk jemaah reguler.

Tambahan kuota seharusnya memberikan alokasi lebih besar kepada jemaah haji reguler.

Namun, terbit Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 1156 Tahun 2023 dengan tanggal mundur atau backdate.

Jaksa menduga pencantuman tanggal tersebut bertujuan membatasi waktu pelunasan bagi calon jemaah haji.

Dakwaan dan Kerugian Negara

Yaqut didakwa bersama sejumlah pihak lain atas dugaan merugikan keuangan negara hingga mencapai Rp622.090.207.166,41.

Angka kerugian tersebut merujuk pada hasil pemeriksaan investigatif dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Selain itu, kasus ini juga diduga memperkaya diri Terdakwa serta sejumlah penyelenggara ibadah haji khusus.