Pemerintah sempat menyetujui proyek undang-undang untuk menurunkan batas maksimal jam kerja mingguan menjadi 37,5 jam.

Namun, inisiatif tersebut tidak lolos dari proses parlemen setelah mendapat penolakan keras dari Kongres.

Pandangan Ekonom soal Jam Kerja

Ekonom Universitas Barcelona, Gonzalo Bernardos, menilai bahwa pihak yang paling diuntungkan adalah pekerja berpenghasilan minim.

Menurutnya, tenaga kerja dengan posisi manajemen sudah menikmati fleksibilitas waktu yang memadai setiap harinya.

Sebaliknya, buruh dengan upah rendah justru menghadapi durasi kerja harian yang jauh lebih panjang dan melelahkan.

Dampak Sektoral dan Regulasi

Kementerian Kerja mencatat bahwa kebijakan ini berpotensi menjangkau jutaan pekerja dari berbagai sektor swasta.

Organisasi pengusaha memberikan kritik tajam karena aturan tersebut dinilai menambah beban biaya operasional perusahaan.

Selain itu, rancangan aturan ini juga memperketat sistem pencatatan waktu serta memperkuat hak pekerja untuk melakukan digital.

Sektor Terdampak dan Pembelaan Sektor Jasa

Memori anteproyek dari kementerian mencatat sejumlah bidang dengan rata-rata jam kerja mingguan melampaui angka 39 jam.

Sektor-sektor tersebut mencakup pertanian, perdagangan, informasi serta komunikasi, hingga industri perhotelan dan pariwisata. Di area-area inilah kapasitas perundingan kolektif para pekerja umumnya tergolong lebih terbatas.

Kendati demikian, Gonzalo Bernardos menolak pandangan yang terlalu suram terhadap seluruh bidang usaha.

Ia menyebutkan bahwa bisnis seperti bar, restoran, dan berbagai layanan secara umum sedang menikmati masa-masa yang sangat menguntungkan.

Sejumlah profesional di lapangan bahkan mengakui secara privat bahwa penghasilan mereka kini berada di posisi tertinggi.