Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian terus mengawal penyaluran dan percepatan realisasi anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi kepada kementerian dan lembaga terkait.

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan anggaran yang telah disetujui pemerintah dapat segera direalisasikan menjadi program pemulihan di lapangan.

Hal itu ditekankan Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra ini dalam rapat koordinasi di Jakarta pada Rabu.

Dalam keterangan tertulis Kemendagri, Tito mengatakan percepatan penyaluran anggaran menjadi perhatian karena waktu pelaksanaan program tahun ini semakin terbatas.

Pemerintah telah menetapkan dukungan anggaran rehab-rekon pascabencana Sumatra yang dilaksanakan secara bertahap dengan melibatkan 33 kementerian dan lembaga.

Sebagian besar kementerian utama telah memperoleh persetujuan anggaran dan mulai bergerak melaksanakan program di daerah terdampak.

Namun, masih terdapat sejumlah kementerian yang anggarannya belum disetujui karena memerlukan kelengkapan dokumen pendukung dan rincian program yang lebih jelas.

Tito meminta jajaran posko satuan tugas bersama para penanggung jawab kementerian melakukan koordinasi secara intensif dengan Kementerian Keuangan.

Koordinasi tersebut diperlukan agar setiap kendala pengajuan dapat segera diselesaikan dengan baik.

Tito juga meminta kementerian yang anggarannya telah disalurkan untuk segera melaksanakan program di lapangan.

Ia menyebutkan sejumlah program rehab-rekon yang saat ini telah berjalan mencakup berbagai sektor penting.

Sektor tersebut meliputi pekerjaan umum, pendidikan, kesehatan, kelautan dan perikanan, pertanian, lingkungan hidup, agama, kehutanan, hingga pemberdayaan UMKM.

Selain mengawal anggaran kementerian, satuan tugas juga akan memastikan dukungan anggaran kepada pemerintah daerah digunakan untuk menangani dampak bencana.

Pemerintah daerah terdampak sebelumnya memperoleh berbagai tambahan dukungan anggaran, salah satunya Transfer ke Daerah sebesar Rp10,6 triliun.

Tito menekankan, tambahan anggaran tersebut harus diarahkan untuk memenuhi kebutuhan yang belum dapat dijangkau oleh pemerintah pusat.