Provinsi Kalimantan Timur menyatakan kesiapan penuh untuk mengemban peran sebagai tuan rumah ajang penghargaan tingkat regional.

Kegiatan tersebut bertajuk Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 Batch II Regional Kalimantan yang dijadwalkan berlangsung di Kota Balikpapan.

Agenda penting ini diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri bekerja sama dengan Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

Sekretaris Daerah Kaltim Sri Wahyuni mengungkapkan bahwa pemilihan Kota Balikpapan didasarkan pada faktor kelayakan fasilitas perhubungan udara.

Ketersediaan penerbangan yang langsung terhubung ke berbagai wilayah di pulau tersebut diyakini mampu melancarkan pergerakan para tamu undangan.

Mobilitas para pejabat tinggi pemerintah pusat serta delegasi daerah dipastikan menjadi jauh lebih praktis dan efisien.

Pertemuan skala regional ini direncanakan akan dihadiri secara langsung oleh para kepala daerah dari seluruh penjuru Kalimantan.

Selain kehadiran menteri dan pejabat kementerian terkait, acara juga melibatkan para gubernur bersama jajaran forum koordinasi pimpinan daerah.

Para bupati dan wali kota dari masing-masing wilayah juga dijadwalkan hadir untuk mengikuti rangkaian acara secara menyeluruh.

Pemerintah Kota Balikpapan menyatakan komitmen dan kesiapan penuh untuk memberikan dukungan maksimal demi kelancaran agenda.

Rangkaian acara tidak hanya berfokus pada pemberian penghargaan semata kepada pemerintah daerah yang menorehkan prestasi.

Terdapat pula agenda rapat koordinasi antara forum pimpinan daerah provinsi dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Forum koordinasi tersebut bertujuan menyelaraskan langkah strategis antara pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi dinamika pembangunan.

Rektor IPDN Halilul Khairi sebelumnya memaparkan bahwa terdapat empat indikator utama yang menjadi tolok ukur penilaian.

Kategori penilaian meliputi implementasi program tiga juta rumah serta perluasan akses layanan kesehatan bagi masyarakat luas.

Aspek peningkatan mutu pendidikan serta efektivitas pengelolaan sampah dan lingkungan hidup turut masuk dalam daftar kriteria.

Empat bidang tersebut dinilai memegang peranan krusial karena berkaitan langsung dengan pemenuhan hak dasar warga.

Seluruh sektor prioritas itu juga sejalan dengan arah kebijakan serta fokus utama yang dicanangkan oleh pemerintah pusat.