Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memutuskan tidak melanjutkan usulan penetapan status bencana nasional untuk kebakaran hutan dan lahan ke pemerintah pusat.

Keputusan itu disampaikan Asisten I Pemprov Kaltim Aji Muhammad Fitra Firnanda dengan alasan status bencana nasional berpotensi memengaruhi tanggung jawab perusahaan pemegang konsesi.

Menurut Firnanda, penetapan status tersebut justru bisa memberi kelonggaran bagi perusahaan atas kebakaran di wilayah izin mereka.

Surat Gubernur dan Pertemuan dengan BNPB

Firnanda menyatakan Pemprov Kaltim sebelumnya telah mengirim surat resmi berisi seluruh tuntutan penanganan karhutla.

Surat yang ditandatangani gubernur itu ditujukan kepada Kementerian Dalam Negeri dan ditembuskan kepada Presiden RI.

Selain itu, Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji telah bertemu langsung dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta.

Pertemuan tersebut didampingi Kepala BPBD Kaltim, Buyung, dan membahas konsekuensi jika karhutla ditetapkan sebagai bencana nasional.

Dari pembahasan itu, menurut Firnanda, perusahaan pemegang konsesi berpotensi mendapat keringanan atau terlepas dari tanggung jawab atas kebakaran di wilayah konsesi mereka.

Luas Lahan Terbakar dan Kewenangan Kementerian

Firnanda merinci luas lahan terbakar di Kaltim telah mencapai lebih dari 10 ribu hektare.

Sekitar 80 persen kebakaran terjadi di lahan milik masyarakat, sedangkan kurang dari 20 persen berada di kawasan kehutanan.

Untuk lahan dengan Hak Guna Usaha perkebunan, luas yang terbakar di bawah 100 hektare.

Terkait tuntutan pertanggungjawaban perusahaan, Firnanda menegaskan kewenangan tindak lanjut berada di Kementerian Kehutanan.

Pemprov Kaltim, katanya, telah berkoordinasi dengan kementerian tersebut dan menyerahkan proses penuntutan pertanggungjawaban kepada mereka.